Sekelumit Pikiran

Tak Menentu

Struktur Kesempatan Politik Gerakan Perempuan di Indonesia

  1.  PENDAHULUAN

Isu gender sebagai suatu wacana dan gerakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi pembicaraan yang cukup menarik perhatian masyarakat. Walaupun isu gender merupakan isu ketidakadilan pada perempuan, tetapi perempuan banyak menerima kondisi ketidakadilan itu sebagai suatu kondisi yang sudah seharusnya diterima. Sebenarnya, gender lebih mengarah kepada simbol-simbol sosial yang diberikan pada suatu masyarakat tertentu. Misalnya, bayi perempuan yang baru lahir pasti akan diberikan perlengkapan dengan nuansa merah jambu, sedangkan bayi laki-laki yang lahir pasti akan diberikan perlengkapan dengan nuansa warna biru muda. Perbedaan itu juga terdapat pada pola pengasuhan, pola permainan hingga pola lingkungan kerja.

Tokoh R.A Kartini telah membawa perubahan yang besar bagi perempuan di Indonesia. Kartini yang telah memulai gerakan emansipasinya, diwarnai gerakan serupa dengan masuknya pemikiran-pemikiran feminis ke Indonesia. Aliran feminis sendiri, diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki pada masyarakat. Akibat asumsi ini timbul berbagai upaya untuk mengkritisi penyebab ketimpangan tersebut. Protes yang diajukan pada masa itu telah membawa perempuan-perempuan di Indonesia mendapatkan pendidikan seperti kaum laki-laki. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tembok persamaan pendidikan dari pola kekentalan patriarki yang sangat memberikan hak istimewa terhadap kaum laki-laki untuk maju secara pendidikan sudah mengalami pergeseran. Hal tersebut mengalami perkembangan hingga perempuan pada masa sekarang telah mendapat kesempatan menduduki jabatan tertinggi, yaitu presiden.

Pada masa sekarang, khususnya di Indonesia, telah banyak upaya pemberdayaan perempuan mulai dari terbentuknya organisasi perempuan hingga adanya peraturan yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2012. Hal ini memperlihatkan kemajuan dalam gerakan perempuan yang telah diapresiasi oleh pemerintah dan masyarakat.

II.     STRUKTUR KESEMPATAN POLITIK

Dalam buku Theories of Political Protest and Social Movement: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis, Eisinger (1971) mengemukakan teori Political Opportunity Structures (POS) atau struktur kesempatan politik. Mekanisme POS berupaya menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi disebabkan perubahan dalam struktur politik yang dilihat sebagai kesempatan. Ada empat hal yang menyajikan definisi sekaligus mendasari POS, yaitu:

  1. The nature of the chief executive
  2. The mode of aldermanic election
  3. The distribution of social skill and status
  4. The degree of social disintegration

Dalam preposisi yang diajukan seperti pada keterangan diatas terlihat bahwa point A dan B berbicara mengenai struktur, sedangkan point C dan D berbicara mengenai agen. Faktor-faktor tersebut, secara individu maupun kelompok, merupakan faktor untuk mencapai tujuan politik atau bisa juga menghambat tujuan politik tersebut. Selain itu, terdapat pula faktor governmental responsiveness dan level of community resources yang dapat membantu pencapaian tujuan politik.

Eisinger menekankan bahwa protes adalah sebuah fungsi dari kesempatan politik. Protes juga merupakan tahapan yang paling rendah sebelum terjadinya gerakan sosial. Ada dua hipotesa mengenai fungsi tersebut, yaitu model linier dan model curvilinier. Dalam model linier, protes adalah bentuk dari frustated response, ketika POS rendah maka protes akan tinggi, dan sebaliknya ketika POS tinggi maka protes akan menurun. Dalam model curvilinier, ketika POS rendah maka protes juga rendah, dan sebaliknya ketika POS tinggi maka akan meningkatkan protes. Protes pertama-tama akan meningkat dan kemudian menurun ketika POS meningkat. Hal ini disebabkan adanya ekspektasi yang meningkat akan terpenuhinya permintaan individu terhadap politik.

Menurut definisinya, Eisinger membagi POS menjadi dua, yaitu definisi objektif dan definisi subjektif. Dalam definisi objektif, POS dikaitkan dengan struktur kesempatan sebagai variabel yang memengaruhi kemungkinan tercapainya tujuan dari individu ketika kelompok-kelompok aktif secara politik. Perubahan lingkungan yang mengubah tujuan dari pencapaian tujuan tersebut. Kemungkinan secara objektif ini dilihat berdasarkan pihak luar. Berbeda dengan definisi objektif, definsi subjektif melihat tujuan tergantung pada indvidu. Faktor lingkungan dianggap memengaruhi tindakan politik. Perubahan dalam lingkungan politik menaikkan perubahan dalam ekspektasi subjektif akan suksesnya pencapaian tujuan.

Eisinger mengemukakan pula variabel tentang sebuah kemunculan gerakan sosial yang mempergunakan mekanisme POS. Pertama, gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. Kedua, gerakan sosial muncul ketika keseimbangan politik sedang tidak stabil dan keseimbangan politik baru belum terbentuk. Ketiga, gerakan sosial muncul ketika para elite politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan. Keempat, gerakan sosial muncul ketika para pelaku perubahan bersatu oleh para elite yang berada di dalam sistem untuk melakukan perubahan.

III.    KELEBIHAN DAN KELEMAHAN

Setiap pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tidak mungkin tidak memiliki kelemahan maupun kelebihan. Komentar bisa saja bersifat positif maupun negatif. Hal ini disebabkan pengetahuan merupakan sesuatu yang akan terus berkembang sesuai dengan zaman. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pendapat Eisinger juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan dalam mengemukakan teori struktur kesempatan politik.

Kelemahan dalam teori struktur kesempatan politik yang dikemukakan oleh Eisinger terlihat dalam analisisnya berdasarkan artikel yang dimuat dalam koran lokal tentang protes. Dalam analisis tersebut, POS tidak diukur secara langsung. Eisinger memasukkan data-data yang belum terbukti keterkaitannya dengan POS. Contoh data yang disajikan tentang POS tidak memiliki bukti yang empirik. Kemudian faktor lain diluar faktor yang telah disebutkan oleh Eisinger tidak dipertimbangkan. Hal ini terlihat bahwa Eisinger melakukan analisis secara normatif saja. Padahal, bisa saja faktor lain yang tidak dipertimbangkan tersebut melengkapi data analisis Eisinger.

Selanjutnya, terdapat beberapa masalah dalam definisi objektif. Salah satu masalah dari definisi objektifis ini adalah tidak adanya cara mengukur objectives probability dari pencapaian tujuan dalam kasus aksi politik secara jelas. Indikator yang kemungkinan bisa digunakan tidak dapat selalu diandalkan karena tidak ada data yang mendukung. Masalah yang kedua adalah jika dalam kelompok terdapat tujuan yang berbeda, maka akan mendorong gerakan yang berbeda pula. Hal ini disebabkan perbedaan tujuan tersebut belum tentu sesuai dengan kelompok tersebut. Masalah yang ketiga adalah pandangan pihak luar tidak dapat diandalkan dan tidak relevan karena adanya kemungkinan kesalahan pandangan.

Definisi subjektif juga mempunyai masalah, tetapi tidak serumit definisi objektif. Masalah pertama adalah prediksi akan peluang keberhasilan yang diharapkan tidak jelas. Masalah kedua adalah telah disebutkan bahwa tujuan dari definisi subjektif berdasarkan individu. Namun, hal tersebut menimbulkan pertanyaan bahwa kondisi seperti apa yang meyakinkan individu membentuk suatu kepercayaan akan kenyataan karena bisa saja kenyataan tidak sesuai dengan kepercayaan yang diyakini.

Namun, dari beberapa kelemahan dari teori ini, terdapat pula beberapa kelebihan dari teori yang dikemukakan oleh Eisinger. Kelebihan tersebut, diantaranya adalah tulisan Eisinger yang menekankan pada protes sebagai suatu political opportunities. Jika tidak ada protes, maka tidak akan ada gerakan dan tidak akan ada POS. Hal tersebut terbukti dalam kasus peristiwa reformasi tahun 1998 di Indonesia dalam rangka meruntuhkan rezim Soeharto. Peristiwa reformasi ini tidak serta merta terjadi begitu saja, tetapi merupakan sebuah rangkaian panjang dari berbagai kejadian, seperti krisis moneter, perpecahan internal rezim, dan lain sebagainya. Berbagai kejadian tersebut menimbulkan protes di kalangan masyarakat yang semakin lama semakin meluas dengan adanya penambahan protes dari kejadian lain. Semua protes atas kejadian-kejadian saat itu berhasil mengerucut menjadi satu protes besar yang mewakili setiap kejadian. Protes tersebut dapat menumbangkan rezim Soeharto dan terjadinya POS.

Kemudian dalam definisi subjektif ketika kita percaya terhadap asumsi bahwa perilaku manusia bergantung kepada persepsi, maka definisi ini akan lebih relevan daripada definisi objektif. Selanjutnya, variabel-variabel yang telah disebutkan pula tentang sebuah kemunculan gerakan sosial yang mempergunakan mekanisme POS merupakan variabel yang relevan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

IV.    STRUKTUR KESEMPATAN POLITIK DALAM GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Gerakan perempuan di Indonesia diprakarsai oleh tokoh R.A Kartini. Bagi Kartini, perempuan harus terpelajar sehingga dapat bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri, mengembangkan seluruh kemampuan dirinya, dan tidak tergantung pada siapa pun, termasuk suaminya. Mengingat suasana pada waktu itu, ketika adat feodalisme masih sangat kental di sekeliling R.A. Kartini, maka dapat kita bayangkan, betapa maju dan progresifnya pikiran R.A. Kartini tersebut. Selain itu, meskipun dalam situasi pingitan, terisolasi, dan merasa sunyi, Kartini mampu membangun satu gagasan politik yang progresif pada zaman itu.

Gagasan-gagasan Kartini tersebut kemudian diikuti oleh beberapa tokoh perempuan lainnya, seperti Raden Dewi Sartika yang mendirikan Sekolah Keutamaan Isteri di Bandung dan Rohanna Kudus yang mendirikan perusahaan penerbitan koran Soenting Malajoe[1]. Kartini adalah simbol gerakan perempuan Indonesia yang mengawali seluruh tradisi dan intelektual gerakan perempuan Indonesia, beserta gagasan paling awal dalam melihat ketertindasan rakyat di bawah feodalisme dan kapitalisme.

Gerakan perempuan pun terus berkembang dan menyesuaikan dinamikanya dengan perkembangan perjuangan kebangkitan bangsa. Pada zaman Orde Baru, pemerintah telah menyadari bahwa perempuan perlu diberi peran dalam pembangunan. Oleh karena itu, perempuan dihimpun dalam tiga organisasi utama, yaitu PKK, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi, yang menyebar mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan[2]. Dharma Wanita adalah organisasi yang dimaksudkan bagi para isteri pegawai sipil, sedangkan Dharma Pertiwi adalah wadah berorganisasi bagi para isteri tentara dan polisi. Kemudian sebenarnya sasaran organisasi PKK adalah untuk seluruh keluarga, tetapi pada perkembangannya, terpusat pada peran perempuan. Hal ini disebabkan pentingnya peran serta perempuan dalam pembinaan keluarga yang akan berdampak pula pada pembinaan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada masa pascareformasi. Pada zaman sekarang, peran perempuan telah merambah ke ranah yang lebih luas. Perempuan dilibatkan dalam kegiatan partai politik. Bahkan, telah ada Undang-undang yang mengatur bahwa setiap partai politik harus mengikutsertakan 30% perempuan dalam kegiatan berpolitiknya[3]. Perempuan juga bisa menduduki jabatan tertinggi sebagai presiden, seperti Megawati Soekarno Putri. Perkembangan partisipasi perempuan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dilandaskan oleh protes yang dilakukan oleh R.A Kartini. Sesuai dengan teori struktur kesempatan politik bahwa protes adalah tahapan paling awal sebelum adanya POS.

Dalam gerakan perempuan, teori POS yang berlaku adalah model curvilinier. Hal ini disebabkan semakin tinggi protes maka semakin tinggi juga POS. Namun, Kenaikan POS tidak serta merta menurunkan protes. Di saat tertentu protes akan turun seiring kenaikan POS, tetapi kenaikan POS tersebut membuat protes kembali tinggi. Proses kembali tingginya protes disebabkan adanya ekspektasi yang meningkat akan terpenuhinya permintaan individu terhadap politik. Jadi, kenaikan POS akan membuat gerakan perempuan ini semakin menaruh harapan yang tinggi karena mereka menyadari POS bisa lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari perkembangan partisipasi perempuan di masyarakat yang semakin lama semakin merambah ke berbagai bidang. Awalnya, perempuan diperbolehkan bersekolah, kemudian diperbolehkan membentuk organisasi perempuan, hingga terbentuknya UU mengenai partisipasi perempuan sebesar 30% dalam partai politik.

Namun, teori tersebut mempunyai keterbatasan dalam mengkaji gerakan perempuan. Keterbatasan tersebut adalah kurang adanya ukuran protes dan efek yang dihasilkan. Teori tersebut hanya berdasarkan normatif. Padahal, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa protes dan POS yang dihasilkan tidak selalu berjalan seimbang. Misalnya, gerakan buruh. Gerakan buruh aktif dalam melakukan protes, tetapi POS yang dihasilkan tidak sebanding dengan tingginya protes yang dilakukan. Hal tersebut terbanding terbalik dengan gerakan perempuan. Gerakan perempuan melakukan protes tidak setinggi gerakan buruh, tetapi POS yang dihasilkan melebihi tingkat protes yang dilakukan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Hatta, Meutia. Potret Kebangkitan Perempuan Indonesia. http://www.setneg.go.id. (diunduh tanggal 2 November 2012 pukul 05.37)

Opp, Karl-Dieter. 2009.  Theories of Political Protest and Social Movement: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis. New York: Routledge.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012


[1] Dikutip dari tulisan Meutia Hatta “Potret Kebangkitan Perempuan Indonesia” dalam  http://www.setneg.go.id. (diunduh tanggal 2 November 2012 pukul 05.37)

[2] Ibid

[3] Undang-Undang Republik Indoensia nomor 8 tahun 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 24, 2013 by in Makalah.
%d bloggers like this: