Sekelumit Pikiran

Tak Menentu

Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia: Sebuah Kajian Sosiologis

1. Latar Belakang

Pergerakan Islam dalam gerakan sosial merupakan bagian dari new social movement (gerakan sosial baru). Gerakan sosial dalam salah satu kajiannya, memandang Islam sebagai suatu gerakan yang hadir di dunia internasional pada awal abad ke-20. Gerakan-gerakan tersebut diawali oleh suatu peristiwa runtuhnya kekhalifahan Turki Ustmani pada akhir abad ke-19. Gerakan yang berlandaskan Islam berkembang dan membentuk sebuah persaingan dari golongan-golongan yang terpecah akibat runtuhnya kekhalifahan tersebut. Hal ini memicu adanya pemahaman yang berbeda mengenai gerakan Islam tersebut, dapat dilihat sebagai ancaman atau new social movement. Dalam makalah ini kami akan membahas beberapa teori gerakan sosial untuk memahami gerakan Islam, yang mana dapat disebut adanya gerakan “Islam Radikal”, “Islam Politik”, “Islam Fundamentalis”, hingga “Islam Teroris”. Dalam menguraikan gerakan sosial Islam yang akan kami bahas, pisau analisis yang akan kami gunakan adalah teori framing dan resource mobilization.

Di negara-negara yang penduduk muslimnya menjadi mayoritas, banyak sekali terdapat gerakan sosial yang berlandaskan ke-Islaman. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Gerakan-gerakan sosial yang muncul di Indonesia memiliki beberapa jenis pergerakan, antara lain gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan gender, dan gerakan Islam. Salah satu organisasi dari gerakan Islam yang hadir di Indonesia adalah Hizbut Tahrir Indonesia.

Pada awalnya, Hizbut Tahrir  yang berarti “Partai Pembebasan” berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, yang mana tujuan pergerakan organisasi ini adalah menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir hingga kini telah berkembang di seluruh dunia, dimulai dari negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika (Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair). Kemudian di berbagai negara Eropa dan negara lainnya di Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Australia, hingga Indonesia.

Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980-an dengan melakukan dakwah di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Pada tahun 1990-an ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi atau partai politik yang berlandaskan ideologi Islam. Tujuan utama dari organisasi Hizbut Tahrir adalah mendirikan sistem khilafah serta menegakkan hukum Allah dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, pembentukan masyarakat Islam dan sistem kekhilafahan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir merupakan cara organisasi tersebut untuk membangkitkan kekuatan umat Islam di seluruh dunia.

Sepanjang Orde Baru, Hizbut Tahrir di Indonesia melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi karena terbatasnya kesempatan politik dari sistem represif yang diberlakukan pemerintah pada saat itu. Hal tersebut karena adanya landasan security approach yang diterapkan dengan melakukan penekanan terhadap organisasi-organisasi yang dianggap radikal serta mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Namun pada masa selanjutnya, kesempatan politik di Indonesia semakin terbuka dan hal tersebut berpengaruh terhadap pergerakan Hizbut Tahrir di Indonesia. Salah satu sarana yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir di Indonesia dalam pergerakannya adalah membuka diri seluas-luasnya dalam berbagai media sebagai upaya untuk penyebaran informasi maupun memobilisasi sumber daya.

 

2. Hipotesis

Hizbut Tahrir di Indonesia memiliki tujuan gerakan yang jelas, yaitu berdirinya khilafah Islam di seluruh dunia, dalam kasus ini khususnya di Indonesia. Namun, Hizbut Tahrir di Indonesia belum menemukan metode yang efektif dan efisien untuk merealisasikan dan meraih tujuan tersebut. Sampai saat ini, tujuan besar dari Hizbut Tahrir berupa terbentuknya kekhilafahan Islam secara utuh belum terwujud.

 

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini kami menggunakan metode studi pustaka yang mengambil sumber data dari berbagai tulisan, seperti artikel, jurnal, skripsi bahkan tesis. Selain itu, metode kualitatif dengan mewawancarai narasumber (Pengurus HTI)  juga menjadi salah satu metode yang digunakan penulis untuk penelitian ini.

 

4. Teori

Di dalam studi gerakan sosial, terdapat tiga variabel penting yang merupakan kunci dalam melakukan penjelasan, yaitu: (1) kesempatan politik (baik formal ataupun tidak formal), (2) struktur-struktur mobilisasi (kelompok, organisasi, dan jaringan), (3) proses pembingkaian atau framing (dinamika kognitif dan kultural dalam hidup yang diaplikasikan dalam pergerakan). Dalam mengkaji gerakan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, kami menggunakan pisau analisis berupa teori framing. Framing (pembingkaian) adalah suatu bentuk cara pandang individu terhadap fenomena yang dipengaruhi oleh ideologi di dalam dirinya. Dengan kata lain, frame menentukan sikap individu terhadap suatu fenomena. Menurut Goffman, frame dalam gerakan sosial adalah “skema interpretasi” yang memberikan kemampuan individu untuk mengidentifikasi suatu fenomena yang sedang terjadi di sekitarnya. Frame tidak hanya terpaku terhadap pengaturan secara individu, tetapi juga kelompok. Frame itu sendiri memiliki elemen-elemen tertentu seperti nilai-nilai, sikap, kepercayaan, dan tujuan.

Framing dalam gerakan sosial lebih dapat dianggap sebagai cara atau strategi yang digunakan untuk menyamakan pandangan baik dari pelaku maupun dari masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Pencapaian tersebut dilakukan dengan menciptakan masalah bersama atau musuh bersama. Snow menjelaskan framing sebagai upaya-upaya strategis yang dilakukan secara sadar oleh sekelompok orang untuk menampilkan pemahaman yang sama mengenai dunia dan diri mereka sendiri yang melegitimasi dan memotivasi aksi kolektif. Frame juga menimbulkan masalah seperti keterlibatan free-rider dalam suatu gerakan sosial.

Kebutuhan publik biasanya berkaitan dan terintegrasi dengan frame, yang mana muncul suatu frame apabila kebutuhan-kebutuhan sebelumnya itu tidak terpenuhi, dan terjadi gerakan sosial. Suatu gerakan sosial harus dapat menciptakan framing atau bingkai sebagai agenda perjuangan bersama. Dalam gerakan sosial pula, upaya-upaya framing ini terkait dengan keharusan gerakan sosial dalam mendiagnosis suatu kondisi sosial yang bermasalah untuk dipecahkan, menawarkan jalan keluar, dan menawarkan alasan pembenar untuk memotivasi dukungan bagi aksi kolektif. Seperti yang dikatakan Sidney Tarrow bahwa framing bertujuan untuk menjustifikasi, memuliakan, dan mendorong aksi kolektif.

Dalam teori gerakan sosial, framing termasuk ke dalam salah satu dari tiga variabel, seperti antara lain: struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi sumber daya, dan proses pembingkaian atau framing itu sendiri yang berfokus kepada pergerakan. Dalam gerakan sosial dibutuhkan tiga frame, yaitu:

  1. Agregate Frame adalah proses pengartian isu sebagai masalah sosial. Individu yang mendengar frame dari peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah masalah bersama yang berpengaruh di setiap individu.
  2. Consensus Frame adalah proses definisi yang berkaitan dengan masalah sosial hanya dapat diselesaikan dengan tindakan kolektif. Hal ini mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif.
  3. Collective Action Frame adalah proses yang memaparkan kenapa dibutuhkan suatu tindakan kolektif, serta tindakan kolektif apa yang harus dilakukan. Frame ini terbentuk dari tiga elemen, yang terdiri atas:

a)      Injustice frame à alasan mengapa kelompok perlu melakukan tindakan cepat.

b)      Agency frame à membentuk siapa lawan dan kawan.

c)      Identity frame à memperjelas unsur “kita” yang berbeda dengan “mereka”.

Analisa yang dapat digunakan untuk menjelaskan kasus gerakan sosial di atas menurut teori analisis framing itu adalah bahwa meskipun ideologi tidak terlalu ditekankan sebagai variabel dalam kajian gerakan Islam, namun ide ataupun gagasan itu diperlukan dalam membentuk proses framing dalam setiap gerakan sosial termasuk gerakan Islam. Gerakan Hizbut Tahrir itu harus melakukan framing terhadap argumennya untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi. Gerakan Islam tidak selalu melakukan framing terhadap isu-isu yang berkenaan dengan keagamaan (keislaman) tetapi juga berkenaan dengan isu yang lebih luas yang merujuk kepada perubahan bersama.

Kemudian teori selanjutnya yang kami gunakan adalah teori mobilisasi sumber daya. Teori ini mengatakan bahwa gerakan sosial muncul karena tersedianya faktor-faktor pendukung, seperti adanya sumber-sumber pendukung, tersedianya kelompok koalisi, dan adanya dukungan dana. Adanya tekanan dan upaya pengorganisasian yang efektif serta sumber daya merupakan aspek penting bagi gerakan sosial.[1] Teori ini lebih menekankan pada permasalahan teknis, bukan penyebab gerakan sosial muncul. Para penganut teori sumber daya memandang bahwa kepemimpinan, organisasi, dan teknik sebagai faktor yang menentukan kesuksesan sebuah gerakan sosial.[2]

Dalam mobilisasi sumber daya, para ahli memiliki logika yang sama bahwa gerakan sosial menggunakan penalaran yang instrumental-strategis, penghitungan biaya dan  manfaat, serta mengejar tujuan kepentingan secara rasional. Para ahli juga sepakat bahwa gerakan sosial bukan sebuah kejadian abnormal, tetapi bagian dari kehidupan yang normal yang dianggap penuh potensi konflik. Oleh sebab itu, gerakan sosial memfokuskan ketegangan dan ketidakpuasan tersebut.[3]

Gerakan sosial membutuhkan partisipasi yang luas dari para pendukungnya. Menurut Klandermans, terdapat empat langkah menuju partisipasi dalam gerakan sosial. Pertama, potensi mobilisasi. Untuk menciptakan potensi mobilisasi, suatu gerakan harus mendapatkan simpati dari beberapa kelompok. Kedua, jaringan perekrutan dan potensi mobilisasi. Seberapapun besar potensi mobilisasi sebuah gerakan, bila gerakan tersebut kurang memiliki jaringan perekrutan untuk aksi, maka gerakan tidak akan efektif. Ketiga, motivasi untuk terlibat dalam gerakan. Untuk menstimulasi motivasi, suatu gerakan harus memengaruhi keuntungan dan kerugian jika seseorang terlibat dalam gerakan sosial. Terakhir, penghalang berpartisipasi. Motivasi menunjukkan kesediaan untuk berpartisipasi sehingga motivasi tersebut perlu ditingkatkan. Hal ini diperlukan agar jika ada penghalang maka tidak akan terpengaruh karena sudah mempunyai motivasi yang kuat.

Teori ini merupakan ketidakpuasan yang selalu melahirkan protes karena individu merupakan aktor rasional (mempertimbangkan untung dan rugi). Gerakan sosial akan muncul dan bertahan dengan mobilisasi sumber daya (material maupun non-material) yang ada didalam organisasi gerakan.

 

5. Analisis Kritis

Gerakan-gerakan Islam pada umumnya terlibat dalam proses pemaknaan dan proses-proses pembingkaian. Seperti umumnya, new social movement yang memiliki motif atau isu yang berkenanaan dengan identitas, budaya, dan segala hal yang terlepas dari isu-isu kelas hingga politik, gerakan Islam memiliki kontradiksi dalam makna dan nilai yang dianutnya. Gerakan Islam lebih terpolitisasi sebagian besar untuk mendirikan negara Islam, tetapi pada dasarnya tujuan atau imperatif utama dari gerakan Islam adalah untuk membentuk masyarakat yang dikendalikan oleh syariah, atau dalam hal ini Hizbut Tahrir ingin membentuk sistem pemerintahan berbentuk kekhilafahan. Dengan kata lain, negara adalah sarana untuk mewujudkan makna yang dicita-citakan oleh gerakan Islam Hizbut Tahrir, bukan sebagai tujuan akhir.

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir sebagian besar dijalankan melalui masyarakat dan wacana budaya berupa forum dan diskusi sederhana, dibandingkan melalui lembaga-lembaga formal negara dan berbagai badan pembuat keputusan pemerintah. Framing besar yang merupakan komponen penting bagi Hizbut tahrir seluruh dunia terutama di Indonesia adalah penyebaran anggapan bahwa nilai-nilai kebudayaan dan kapitalisme Barat merupakan penyebab munculnya permasalahan sosial, termasuk permasalah ekonomi, hingga kesejahteran masyarakat, sehingga jalan keluar utama dari permasalahan itu adalah sistem Islam, terutama sistem kekhilafahan sebagai konsep negara dan syariat sebagai hukum negara yang dipercaya oleh Hizbut Tahrir.

Proses framing besar selanjutnya yang dipandang oleh Hizbut Tahrir adalah bahwa proses imperialisme nilai dan budaya yang dilakukan secara sengaja oleh Barat bertujuan untuk memperlemah masyarakat muslim dan memperkuat ide kapitalisme agar tercapai tujuan-tujuan ekonomi dan politik Barat. Hizbut Tahrir Indonesia menganggap bahwa hal tersebut direalisasikan oleh negara-negara Barat melalui rekayasa sosial oleh berbagai lembaga-lembaga internasional, media, penerapan sistem perekonomian, hingga intervensi nilai-nilai negara agar dapat menghancurkan Islam.

Dalam salah satu kesempatan wawancara, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mengatakan bahwa:

Gerakan Hizbut Tahrir telah menembus barikade perbincangan politis yang masih tabu mengenai hukum Islam di Indonesia. Sebagai partai politik, Hizbut Tahrir bukan merupakan kelompok yang berdasarkan pada sisi rohani-keagamaan semata, atau akademis, atau sosial-kemasyarakatan. Lebih tegasnya, ide-ide Islam sebagai landasan ideologi politik, telah menjadi jiwa, sekaligus menjadi inti rahasia kelangsungan kelompok. Ketika tabu politis ini roboh, maka tindakan berikutnya adalah pengembangan gagasan konseptual untuk suatu status Islami. Secara perlahan, memang masyarakat  umum dapat menyimpulkan bahwa organisasi ini dapat merubah sistem Negara Kesatuan seperti di Indonesia.”

Hal tersebut bermakna bahwa gerakan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dapat dianggap sebagai gerakan yang radikal karena menyerang nilai-nilai fundamental seperti NKRI.

Selain itu, Hizbut Tahrir Indonesia juga kami kaji melalui teori mobilisasi sumber daya yang mana menurut teori tersebut, sumber daya dan struktur-mobilisasi seperti organisasi formal diperlukan untuk menjadi wadah bagi proses mobilisasi, komunikasi, serta koordinasi kelembagaan. Infrastruktur yang kuat, lembaga formal, dan sumber daya yang baik serta pembagian kerja yang efisien dapat memaksimalkan gerakan sosial Hizbut Tahrir Indonesia.

Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan masjid sebagai lembaga utama atau sarana inti dalam praktik keagamaan sekaligus sebagai sarana perekrutan secara kewilayahan. Selain itu, dakwah dipergunakan sebagai alat penting untuk melakukan mobilisasi sumber daya, terlepas dari adanya penyelenggaran diskusi ataupun forum di luar masjid. Diskusi-diskusi yang terbentuk oleh framing Hizbut Tahrir Indonesia seringkali menghubungkan berbagai komunitas aktivis Islam di berbagai wilayah, sehingga terbentuk suatu jaringan (network). Menurut Yusanto, Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia itu berdasarkan suatu konsepsi dakwah dan metode dakwah yang mengacu kepada metode dakwah Rasulullah, yang terus diberlakukan dari dulu hingga sekarang. Perbedaan yang dapat dilihat dalam melakukan pergerakan itu hanya pada teknik dan sarana.

Hizbut Tahrir Indonesia memandang perlunya kerjasama antar gerakan-gerakan Islam yang hadir di Indonesia. Gerakan Islam yang memiliki kesatuan framing seperti yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir Indonesia berlandaskan tiga pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana gerakan tersebut memandang masyarakat yang ada saat ini. Kedua, cita-cita gerakan tersebut terhadap masyarakat ideal. Ketiga, bagaimana proses perubahan masyarakat yang ada saat ini menjadi masyarakat yang kemudian diinginkan itu dilakukan. Hal ini merupakan proses framing yang tercakup di dalam agency frame yaitu menentukan siapa kawan dan siapa lawan bagi Hizbut Tahrir Indonesia, yang mana juga menentukan dalam proses mobilisasi sumber daya.

Dalam gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, jaringan-jaringan sosial ini sangatlah penting bagi rekrutmen gerakan, khususnya dalam saat di mana ikatan-ikatan sosial saling memberikan ikatan kepercayaan, solidaritas, dan mendorong aktivitasnya. Di Indonesia dengan kondisi masyarakat yang belum terbuka secara utuh, penggunaan jaringan-jaringan sosial dan sumber daya informal sangatlah efektif digunakan, karena sumber-sumber daya formal yang bersifat terlalu radikal akan mendatangkan upaya represif dari rezim pemerintahan yang berjalan. Dalam konteks Hizbut Tahrir Indonesia, jaringan-jaringan informal ini merupakan suatu komponen penting yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk mencapai tujuan pergerakan Hizbut Tahrir, sehingga perlu adanya penanaman skema-skema dari lingkup terkecil dan informal. Dalam hal mobilisasi sumber daya, Hizbut Tahrir masih memiliki kelemahan, hal tersebut berkontradiksi dengan proses framing yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir yang sudah cukup kuat.

Hizbut Tahrir Indonesia menilai bahwa kekuasaan bisa dihancurkan dengan memutus jembatan trust antara penguasa dan rakyat. Pemutusan itu bisa dilakukan dengan penyerangan terhadap pemahaman, standarisasi, dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh penguasa. Tetapi terdapat satu permasalahan utama bagi Hizbut Tahrir, yaitu mereka tidak ingin masuk ke dalam lingkaran kekuasaan karena adanya ketakutan mereka dapat terjebak di dalam usaha-usaha atau kepentingan untuk melakukan pencarian suara, sehingga hal tersebut adalah permasalahan utama sulitnya perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia.

6. Penutup

Hizbut Tahrir hingga saat ini menilai bahwa seluruh wilayah yang ditempati oleh orang Muslim ini termasuk di dalam Darul Kufur, yaitu suatu wilayah yang tidak menggunakan sistem hukum Islam meskipun banyak orang muslim yang tinggal di wilayah tersebut, dalam kasus ini adalah wilayah negara Indonesia. Dengan landasan tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia berupaya untuk mendirikan sistem pemerintahan kekhilafahan dengan konsep negara Islam yang menggunakan hukum Islam.

Dalam analisis tertentu, hampir semua gerakan Islam memiliki framing yang sama. Bahwa umat Islam di seluruh dunia mengalami kemunduran karena meninggalkan ideologi Islam yang dianggap kuat dan larut dalam paham sekularisme dan liberalisme Barat, serta terkungkung dalam kapitalisme dan ideologi demokrasi. Gerakan Islam juga memiliki retorika yang umum antara satu dengan lainnya, yakni Islam sebagai satu-satunya solusi. Meskipun framing semacam ini dilakukan oleh gerakan Islam di mana-mana, terdapat perbedaan penting dalam taktik dan strategi. Terdapat contoh suatu gerakan yang fokus kepada dakwah murni yang berkutat dalam transformasi kepercayaan individu terhadap nilai-nilai Islam, tetapi mengabaikan keterlibatan di dalam politik. Sebaliknya, Hizbut Tahrir sangat jauh masuk ke dalam politik dengan mengkampanyekan Islam sebagai satu-satunya solusi bagi sistem buatan Barat yaitu demokrasi, sekularisme, kapitalisme serta menolak masuk dalam mekanisme demokrasi.

Penting dicatat bahwa Hizbut Tahrir Indonesia merupakan suatu gerakan Islam yang radikal, karena itu Hizbut Tahrir harus menyatukan jaringan-jaringan sosial yang terbentuk untuk melawan sistem pemerintahan demokratis atau kapitalis yang sudah terstruktur. Penyatuan ketidakpuasan sosial adalah suatu kunci keberhasilan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut mengenai hubungan antara framing dan mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Daftar Pusaka

As’ad, Muhammad. 2006. “Sistem Pemerintahan Islam (Studi Kasus Khilafah Islamiyah Menutrut Hizbut Tahrir)”. Tesis. Depok: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Diani, Mario dan D. Della Porta. 2007. Social Movements Second Edition: An Introduction. Oxford , United Kingdom: Blackwell Publishing.

Hanifah, Nur. 2007. “Pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Studi Kasus Aktivitas HTI di Institut Pertanian Bogor)”. Skripsi. Depok: Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.

Imdadun, Muhammad. 2003. “Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia 1980—2002 (Studi Atas Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia)”. Tesis. Depok: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Klandermans, Bert dan Conny Roggeband (ed.). 2007. Handbook of Social Movements Across Disciplines. New York: Springer.

Kurniawan, Hendra. 2003. “Realitas Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia: Wacana Hegemonik dan Praksis Ideologi (Studi Pemikiran Islamisme Timur Tengah dalam Peta Gerakan Fundamentalisme Islam-Politik di Indonesia)”. Tesis. Depok: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Muhtadi, Burhanuddin. 2011. “Demokrasi Zonder Toleransi Potret Islam Pasca Orde Baru”. Makalah Diskusi. Jakarta: Komunitas Salihara.

Wiktorowicz, Quintan (ed.). 2012. Gerakan Sosial : Teori, Pendekatan dan Studi Kasus. Yogyakarta: Gading Publishing.

Website:

http://hizbut-tahrir.or.id/ (diakses pada tanggal 21 Desember 2012 pukul 10.33 WIB

Keterangan:

Makalah kelompok ini dibuat oleh Arga Trisna Yudha, Maya Nuraini, Saifulloh Ramdani, Satwiko Budiono, dan Teuku Reza Fadeli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 3, 2013 by in Makalah.
%d bloggers like this: