Sekelumit Pikiran

Tak Menentu

Media Hipnotis Masyarakat

Image

Besarnya pemberitaan media massa secara tidak langsung telah mampu menggiring opini dan ikut menetapkan kebijakan publik. Banyak pihak juga menilai pemberitaan media massa cenderung tidak memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Sementara, tidak semua lapisan masyarakat dapat menyaring informasi dalam berita yang disajikan oleh media.

Apalagi suasana Pemilu 2014 sudah mulai menggeliat di masyarakat. Meskipun Pemilu 2014 masih akan berlangsung pada tahun mendatang, tetapi bakal calon peserta Pemilu 2014 secara perlahan menunjukan eksistensinya. Mulai dari iklan di media cetak maupun elektronik sampai reklame yang ada di jalan telah penuh dihiasi wajah bakal calon peserta Pemilu 2014.

Oleh karena itu, Kamis (17/10) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) bekerja sama dengan Center for Election and Political Party (CEPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengadakan Seminar Nasional “Peran Media Massa dalam Pendidikan Politik” di Auditorium Gedung I FIB UI.

Pembicara pada seminar ini adalah Hajriyanto Thohari (Wakil Ketua MPR RI), Kombespol. Agus Rianto (Wakil Kadiv. Humas POLRI), Ninok Leksono (Wartawan Senior KOMPAS), dan Chusnul Mariyah, Ph.D. (Pendiri CEPP FISIP UI).

Kombespol. Agus Rianto mengungkapkan media terkadang melewati batas dan keluar dari kontrol yang seharusnya dalam rangka penegakan demokrasi. Terlepas dari sengaja atau tidaknya, hal tersebut akan membuat dampak kepada masyarakat. Padahal, salah satu fungsi media adalah menegakan demokrasi.

Pemberitaan media juga cenderung berat sebelah atau tidak netral terhadap lembaga tertentu, seperti Kepolisian. Hal tersebut membuat persepsi masyarakat terhadap lembaga Kepolisian menjadi buruk. Misalnya, pemberitaan tentang adanya dugaan anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan sadis di Bandung. Masyarakat telah menganggap bahwa berita tersebut benar walaupun belum tentu anggota polisi tersebut terlibat.

Dalam hal ini, ada pelanggaran kode etik Jurnalistik yang dilakukan wartawan. “Seharusnya wartawan tidak mencampurkan fakta dan opini,” kata Wakil Kadiv. Humas POLRI. Dalam kode etik jurnalistik nomor 3 tertera bahwa wartawan harus selalu menguji informasi yang diberitakan secara berimbang dan tidak mencampurkan fakta dengan opini.

Kemudian kritik terhadap media juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI. Menurutnya, pemberitaan media massa terlalu berlebihan, khususnya pemberitaan tentang anggota DPR sehingga menurunkan kepercayaan publik. “Bahkan, teman saya saja malu kalau bilang pekerjaannya sebagai anggota DPR,” ungkap Hajriyanto Thohari.

Tidak hanya itu, media juga menyebarkan pesimisme kepada masyarakat. Pesimisme tersebut dapat membuat masyarakat menjadi apatis terhadap politik. Dalam pendidikan politik, masyarakat harus diajarkan pandangan optimis untuk melakukan perubahan kepada bangsa ini. Jika tidak, akan sulit menciptakan perubahan yang lebih baik berdasarkan kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kritik yang berlebihan dengan intensitas tidak sedikit juga membuat pesimisme semakin mengakar di masyarakat. “Kritik media terhadap DPR over dosis,” tambah anggota partai Golkar tersebut. Akibatnya, tingkat partisipasi politik di Pemilu 2014 dapat diprediksi akan berkurang.

Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya media massa yang berkembang saat ini. Bahkan, profesi wartawan meningkat tajam setelah pascareformasi. “Sekarang, tidak hanya ada wartawan biasa, tetapi ada pula citizen journalist,” tambah wartawan senior KOMPAS, Ninok Leksono.

Dewan Pers dirasa perlu menyosialisasikan kembali kode etik jurnalistik yang harus dijunjung oleh wartawan. Hal tersebut disebabkan banyaknya wartawan yang bukan berasal dari bidang jurnalistik. Bahkan, sosialisasi harus dilakukan hingga ke daerah-daerah.

Seharusnya, media membantu mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang diberikan. Tidak hanya itu, media juga harus menjaga keseimbangan berita atau cover both side. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. “Ada spiral of stupidity dalam media di Indonesia dan tidak ada pencerdasan,” ujar Chusnul Mariyah.

Tidak bisa dipungkiri media juga mencari laba untuk menunjang kebutuhan pegawainya, tetapi media tetap harus memerhatikan faktor lainnya. Ungkapan Spiral of stupidity tersebut dihasilkan dari pengedepanan media terhadap rating. Berita yang dihasilkan pun tergantung permintaan pasar atau isu yang sedang digemari masyarakat.

Perlu diketahui bahwa media dapat membuat seorang tokoh memiliki citra baik di masyarakat. Namun, media tidak bisa membuat seorang tokoh mempunyai kapabilitas. “Tugas media adalah menunjukan orang yang punya kapabilitas bukan membuat orang seolah-olah punya kapabilitas,” tambah doktor Ilmu Politik tersebut.

Meskipun demikian, wawasan mengenai pendidikan politik tidak boleh digantungkan sepenuhnya oleh media. Masyarakat juga harus cerdas untuk mencari informasi seluas-luasnya terkait pendidikan politik. Berita yang ada harus dikritisi kembali supaya tidak terpengaruh oleh keberpihakan media terhadap sesuatu hal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 28, 2013 by in Artikel.
%d bloggers like this: