Sekelumit Pikiran

Tak Menentu

Dilema Status Bahasa Masyarakat Using antara Pernyataan dan Kenyataan: Kajian Dialektologi

ABSTRAK

Masyarakat asli Banyuwangi atau biasa disebut masyarakat Using menganggap bahasa yang digunakan adalah bahasa Using. Hal tersebut diperkuat dengan adanya “Kamus Bahasa Using-Indonesia” (2002) dan “Pedoman Umum Bahasa Using” (2008) yang dibuat oleh Dewan Kesenian Blambangan. Terlebih lagi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat peraturan daerah pada tahun 2007 tentang muatan lokal yang diajarkan pada pendidikan dasar adalah bahasa Using. Hal tersebut kontras dengan “Tata Bahasa Jawa Mutakhir” (2006) maupun “Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia” (2008) yang menggolongkan bahasa masyarakat Using sebagai bahasa Jawa dialek Using. Atas dasar tersebut, penelitian dialektologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif sangat diperlukan untuk memperjelas status bahasa masyarakat Using. Metode kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penghitungan dialektometri. Hasilnya, berdasarkan penghitungan dialektometri bahasa masyarakat Using menunjukkan tidak adanya perbedaan dengan bahasa Jawa. Meskipun demikian, masyarakat Using akan tetap menganggap menggunakan bahasa Using, bukan bahasa Jawa. Hal ini menandakan bahwa antara linguis dan masyarakat memiliki perbedaan persepsi yang tidak dapat disejajarkan.

Kata Kunci: Dialektologi, situasi kebahasaan, dan persepsi

 

I. PENDAHULUAN

Adanya perbedaan penamaan bahasa yang digunakan masyarakat asli Banyuwangi. Perbedaan penamaan bahasa tersebut terjadi antara linguis atau ahli bahasa dengan masyarakat Banyuwangi itu sendiri. Di satu sisi, para ahli bahasa menggolongkan bahasa yang digunakan masyarakat asli Banyuwangi ini adalah bahasa Jawa dialek Using. Hal tersebut dapat terlihat pada Tata Bahasa Jawa Mutakhir (2006) serta Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia (2008). Dalam hal ini, Balai Bahasa Yogyakarta (2006: 13—22) membedakan dialek bahasa Jawa di Provinsi Jawa Timur menjadi dua, yaitu bahasa Jawa dialek Jawa Timur dan bahasa Jawa dialek Using. Hal serupa juga dilakukan Badan Bahasa (2008: 39) yang menggolongkan bahasa yang digunakan masyarakat asli Banyuwangi sebagai bahasa Jawa dialek Using.

Namun, kondisi berbeda ditunjukkan oleh masyarakat Banyuwangi. Perbedaan kondisi tersebut terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembelajaran Bahasa Daerah pada Pendidikan Dasar. Isi dari peraturan daerah tersebut adalah pada jenjang pendidikan dasar, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, wajib mengajarkan bahasa Using sebagai salah satu muatan lokal, di samping bahasa Jawa yang telah ditetapkan gubernur Jawa Timur. Adanya peraturan daerah tersebut tidak terlalu mengherankan bagi masyarakat Banyuwangi. Pasalnya, Suparman Herusantosa (1987) telah memprakarsai perubahan penamaan bahasa masyarakat asli Banyuwangi ini menjadi bahasa Using. Pemantapan pelepasan bahasa masyarakat asli Banyuwangi dari bahasa Jawa tersebut juga diakui dalam Kongres Bahasa Jawa II.

Hal tersebut disusul dengan pembuatan Tata Bahasa Baku Bahasa Using yang disusun Hasan Ali. Lebih lanjut, Suparman Herusantosa juga merekomendasikan pembuatan kamus bahasa Using agar bahasa Using tidak cepat punah. Alhasil, terbitlah Kamus Bahasa Using-Indonesia pada tahun 2002. Terakhir, Dewan Kesenian Blambangan (2008) juga membuat Pedoman Umum Ejaan Bahasa Using (Arp, 2010: 237—238).  Penerbitan kamus hingga pedoman umum ejaan bahasa Using tersebut dilakukan sebagai langkah nyata pemantapan perubahan penamaan bahasa masyarakat asli Banyuwangi.

Perbedaan penamaan bahasa antara linguis dengan masyarakat seperti di atas sejenis dengan kondisi penamaan bahasa Indonesia dan Malaysia. Meskipun masyarakat Indonesia maupun Malaysia bersikeras untuk mengatakan bahwa bahasa di antara keduanya berbeda, tetapi dari segi linguistik bahasa Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripan. Hal tersebut didasarkan pada bahasa Indonesia dan Malaysia yang memang merupakan turunan dari bahasa Melayu. Atas dasar tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah bahasa yang digunakan masyarakat asli Banyuwangi dapat dikatakan sebagai bahasa Using atau bahasa Jawa dialek Using dengan menggunakan pendekatan dialektologi. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan sebutan atau penamaan bahasa masyarakat asli Banyuwangi.

 

II. METODOLOGI

Pada penelitian ini metode kualitatif maupun metode kuantitatif digunakan untuk melihat bagaimana situasi kebahasaan di suatu daerah. Metode kuantitatif yang dipakai adalah penghitungan dialektometri. Dari penghitungan dialektometri ini, aspek kebahasaan di tiap titik pengamatan akan terlihat dan dapat digolongkan sesuai dengan penggolongan penghitungan dialektometri. Menurut Revier dalam Ayatrohaedi (1983: 32), dialektometri adalah ukuran secara statistik yang dipergunakan untuk melihat seberapa jauh perbedaan dan persamaan yang terdapat di tempat-tempat yang diteliti dengan membandingkan sejumlah bahan yang terkumpul dari tempat yang diteliti tersebut. Berikut rumus penghitungan dialektometri yang diajukan oleh Jean Seguy (Lauder, 2007: 96).

 

S X 100 = d%

    n

 

keterangan:

s: jumlah beda dengan titik pengamatan lain

n: jumlah peta yang diperbandingkan

d: jarak kosakata dalam persen

 

Dalam hal ini, ada dua pengelompokkan persentase penghitungan dialektometri. Menurut Guiter (Lauder, 2007: 96) jika hasil penghitungan memperoleh angka <20% akan dianggap tidak berbeda bahasa. Jika hasil penghitungan memperoleh angka 21—30% akan dianggap terdapat perbedaan wicara. Jika hasil penghitungan memperoleh angka 31—50% akan dianggap terdapat perbedaan subdialek. Jika hasil penghitungan memperoleh angka 51—80% akan dianggap terdapat perbedaan dialek dan jika hasil penghitungan memperoleh angka >80% akan dianggap mempunyai perbedaan bahasa.

Akan tetapi, Lauder dalam Ayatrohaedi (2002: 12) megusulkan modifikasi persentase pemilahan bahasa dalam penghitungan dialektometri. Hal ini disebabkan pengelompokan hasil penghitungan dialektometri Guiter tidak sesuai bila diterapkan di Indonesia. Faktor ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh kondisi kebahasaan di Indonesia yang sangat beragam sehingga pengelompokan penghitungan dialektometri ini perlu dimodifikasi. Dalam hal ini, Lauder mengelompokkan hasil penghitungan yang memperoleh <30% sebagai tidak berbeda bahasa. Perolehan penghitungan dengan angka 31—40% digolongkan memiliki perbedaan wicara. Hasil penghitungan dialektometri sebesar 41—50% digolongkan memiliki perbedaan subdialek. Perolehan penghitungan dengan angka 51—69% digolongkan memiliki perbedaan dialek dan hasil penghitungan  >70% digolongkan memiliki perbedaan bahasa.

Berdasarkan dua pengelompokan penghitungan dialektometri di atas, penelitian ini akan menggunakan penghitungan dialektometri Lauder. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang ditemukan bisa sesuai dengan kondisi kebahasaan di Indonesia yang kompleks, khususnya Kabupaten Banyuwangi. Kosakata yang digunakan dan diperbandingkan menggunakan 200 kosakata dasar Morish Swadesh (Lauder, 2007: 138). Kosakata dasar ini digunakan karena kosakata ini terdapat di semua bahasa dan paling memungkinkan untuk tidak berubah. Sementara itu, metode kualitatif pada penelitian ini lebih kepada interpretasi data dari hasil penghitungan dialektometri.

 

III. PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengambilan data di semua kecamatan di Kabupaten Banyuwangi sebagai titik pengamatan dengan mengambil satu informan di setiap kecamatannya, dapat diketahui bahwa sebagian besar titik pengamatan yang satu dengan titik pengamatan yang lainnya tidak terdapat perbedaan bahasa. Hal ini disebabkan dari beberapa titik pengamatan yang ada menunjukkan bahwa titik pengamatan yang paling banyak memiliki jumlah persentase  < 30%. Meskipun demikian, ada pula beberapa titik yang tergolong memiliki perbedaan bahasa dengan perolehan persentase > 70%. Di samping itu, hanya beberapa titik saja yang juga menunjukkan adanya perbedaan subdialek dengan perolehan persentase 47% dan 49%. Sementara itu, hasil penghitungan dialektometri tidak memperlihatkan adanya daerah yang mempunyai perbedaan wicara maupun perbedaan dialek.

Untuk lebih memahami hasil penghitungan dialektometri tersebut, pada penelitian ini dibuat pula peta berkas isoglos. Dari peta berkas isoglos tersebut, daerah atau titik pengamatan mana saja yang mempunyai perbedaan bahasa maupun perbedaan subdialek akan mudah diketahui. Pemahaman penggolongan daerah atau titik pengamatan akan dapat mudah diketahui dari ketebalan garis isoglosnya. Bila titik pengamatan yang satu dengan titik pengamatan yang lainnya memiliki garis isoglos yang tebal, dapat diketahui bahwa kedua titik tersebut memiliki kemungkinan berbeda wicara, berbeda dialek, ataupun berbeda bahasa. Dapat dikatakan, peta berkas isoglos ini merupakan visualisasi hasil penghitungan dialektometri agar dapat dengan mudah dibaca hasilnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lauder (2002: 40) dalam jurnal yang berjudul Reevaluasi Konsep Pemilah Bahasa untuk Bahasa Nusantara yang menyatakan bahwa hasil penghitungan dialektometri berbanding lurus dengan hasil penghimpunan isoglos. Hal tersebut semakin menguatkan peta berkas isoglos dapat merepresentasikan hasil penghitungan dialektometri. Berikut gambar peta berkas isoglos yang tertera di bawah ini.

 

zdv

Keterangan: Peta Berkas Isoglos

 

Pada peta berkas isoglos kosakata dasar Swadesh di atas, Titik Pengamatan (TP) 12, 13, 17, dan 18 memiliki garis isoglos yang tebal. Hal tersebut kontras dengan TP 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 yang memiliki garis isoglos yang dapat terbilang tipis. Dalam hal ini, TP 12, 13, 17, dan 18 memiliki garis yang paling tebal karena daerah-daerah tersebut menggunakan bahasa yang berbeda dengan daerah di sekitarnya. Pada TP 12, 13, 17, dan 18 menggunakan bahasa Madura, sedangkan TP 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 menggunakan bahasa Jawa. Bila dihubungkan dengan hasil penghitungan dialektometri, TP 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 dengan TP 1—11, 14, 15, 16 tidak memiliki perbedaan bahasa walaupun garis isoglos TP 1—11, 14, 15, 16 lebih tebal dibandingkan TP19—24. Dengan begitu, dapat disebutkan bahwa bahasa di TP 1—11, 14, 15, 16 merupakan bahasa Jawa layaknya TP 19—24. Hal tersebut didukung oleh perolehan hasil penghitungan dialektometri pada titik-titik pengamatan tersebut rata-rata sebesar < 30%.

Padahal, pada saat ditanya mengenai bahasa apa yang dipakai, informan di TP 1—11, 14, 15, 16 menjawab menggunakan bahasa Using. Hal ini berbeda dengan informan di TP19—24 yang mengaku menggunakan bahasa Jawa. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini yang memperlihatkan pengakuan bahasa mayoritas di setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

 

dafdqaefq

Keterangan: Pengakuan bahasa mayoritas di setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

 

Pengambilan informan pada penelitian ini didasarkan pada informan yang menggunakan bahasa mayoritas di kecamatan tersebut. Sayangnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum melakukan pendataan mengenai bahasa mayoritas di setiap kecamatannya. Namun, informasi terkait bahasa mayoritas di setiap kecamatan sudah menjadi pengetahuan bersama yang hampir dipahami semua masyarakat Banyuwangi. Hal ini disebabkan setiap orang yang ditanya tentang bahasa apa yang paling banyak digunakan di setiap kecamatan memiliki kesamaan jawaban antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Hal ini semakin mempertegas perbedaan penamaan bahasa yang diakui masyarakat dengan hasil penghitungan dialektometri secara linguistik.

Pada dasarnya, bahasa yang dianggap masyarakat asli Banyuwangi sebagai bahasa Using dengan bahasa Jawa tidak jauh berbeda. Ada beberapa pola yang dapat membedakan keduanya atau menjadi ciri yang khas dari bahasa yang digunakan masyarakat asli Banyuwangi ini. Pertama, adanya perubahan bunyi /u/ pada bagian akhir kata. Hal tersebut diketahui dari [awu] menjadi [awaw], [tәlu] menjadi [tәlaw], [susu] menjadi [susaw], dan seterusnya. Bunyi /u/ berubah menjadi [aw] ini tidak terjadi pada setiap kata secara konsisten. Salah satunya, pada kata atau glos JALAN (BER) masih banyak yang menyebut [mәlaku] dan hanya informan di Kecamatan Glagah saja yang menyebutkan akhiran dengan bunyi /u/ menjadi [aw] secara konsisten, yaitu [mәlakaw].

Kedua, kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan pada akhiran bunyi /i/ yang berubah menjadi [ay]. Tidak semua kosakata yang diujarkan masyarakat yang mengaku asli Banyuwangi menggunakan akhiran [ay] sebagai pengganti /i/. Contoh dari adanya perubahan /i/ menjadi [ay] terlihat pada [tali] dengan [talay], [bәŋi] dengan [bәŋay], [mili] dengan [milay], dan seterusnya. Ketiga, adanya penambahan sisipan bunyi /y/ dapat terlihat dari [abyaŋ], [byantal], dan [gyarIŋ]. Dalam hal ini, ketidakkonsistenan pemakaian pola variasi bahasa ini dapat terlihat seperti pada kata atau glos AIR. Ada beberapa informan yang menyebutkan [byaɲu] dan ada pula beberapa informan yang menyebutkan [baɲaw]. Hal ini membuktikan bahwa pemakaian [aw] atau sisipan bunyi /y/ tergantung dari kenyamanan dan keberterimaan masyarakat daerah tersebut.

Perbedaan pengakuan dengan kenyataan kondisi bahasa di Kabupaten Banyuwangi ini juga dapat terlihat dari segi tingkat tutur. Sebenarnya, bahasa masyarakat asli Banyuwangi ini tidak memiliki tingkat tutur seperti bahasa Jawa. Hal tersebut yang menjadi ciri khas dari bahasa yang digunakan masyarakat asli Banyuwangi selain kekhasan dalam tingkatan bunyi. Dalam hal ini, bahasa masyarakat asli Banyuwangi sama dengan bahasa Indonesia. Tidak ada perbedaan kosakata yang digunakan untuk berkomunikasi kepada siapapun, baik berbeda usia dan status sosialnya. Hal ini membuat pemakaian bahasa masyarakat asli Banyuwangi menjadi bahasa yang tidak berjarak dan menimbulkan kedekatan antara pembicara dengan mitra tutur walaupun keduanya belum saling mengenal atau belum akrab. Akan tetapi, pemakaian bahasa masyarakat asli Banyuwangi yang tidak memiliki tingkat tutur ini hanya diakui di Kecamatan Glagah.

Hal tersebut berbeda dengan informan di Kecamatan Banyuwangi, Kalipuro, Giri, Licin, Srono, Kabat, Rogojampi, dan Singojuruh yang menganggap menggunakan bahasa Using tetapi mengaku pula memiliki tingkat tutur layaknya bahasa Jawa. Umumnya, bahasa Jawa memiliki tiga jenis tingkat tutur, yaitu bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa madya, dan bahasa Jawa krama. Hal tersebut tertera pada Tata Bahasa Jawa Mutakhir (2006). Anehnya, informan yang mengaku menggunakan bahasa Using selain di Kecamatan Glagah tetap membedakan kosakata yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dengan teman sebaya atau orang yang lebih muda. Hal tersebut memperlihatkan bahwa bahasa Using yang diakui di Kecamatan Banyuwangi, Kalipuro, Giri, Licin, Srono, Kabat, Rogojampi, dan Singojuruh cenderung disamakan dengan bahasa Jawa ngoko. Hal ini diketahui saat informan tersebut diminta berbicara dengan orang yang lebih tua, kosakata yang digunakan pun berubah menjadi kosakata Jawa madya. Kondisi demikian semakin menyaratkan bahwa bahasa Using yang dianggap berbeda dengan bahasa Jawa menjadi tidak terbukti atau bisa juga bahasa Usingla yang telah melebur dengan pemakai bahasa Jawa sehingga tingkat tutur tetap digunakan.

 

IV. SIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah ada perbedaan persepsi antara masyarakat asli Banyuwangi dengan ahli bahasa atau linguis. Masyarakat lebih melihat dari sudut pandang identitas, sedangkan linguis melihat dari sudut pandang bahasa tu sendiri. Dari pihak masyarakat asli Banyuwangi sendiri tetap menganggap bahasa yang digunakan adalah bahasa Using yang terpisah dari penggolongan bahasa Jawa. Hal tersebut dapat dimaksudkan untuk memperlihatkan jati diri dari masyarakat asli Banyuwangi yang berbeda dengan masyarakat non-Banyuwangi. Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah masyarakat asli Banyuwangi yang dianggap berasal dari keturunan masyarakat Kerajaan Blambangan. Sementara itu, masyarakat pemakai bahasa Jawa dianggap sebagai keturunan dari masyarakat Kerajaan Majapahit. Adanya konflik di masa lalu antara Kerajaan Blambangan dan Kerajaan Majapahit disinyalir sebagai salah satu penyebab tidak maunya masyarakat Banyuwangi disamakan dengan masyarakat berbahasa Jawa.

Sebaliknya, secara linguistik dapat terlihat pada hasil penghitungan dialektometri bahwa bahasa Using dengan bahasa Jawa tidak memiliki perbedaan bahasa dari penggolongannya. Hal tersebut didukung dengan perolehan hasil penghitungan dialektometri yang sebagian besar < 30%. Dengan begitu, sebutan bahasa yang digunakan masyarakat Banyuwangi asli berdasarkan penghitungan dialektometri adalah bahasa Jawa Banyuwangi. Hal ini disebabkan meskipun tidak memiliki perbedaan bahasa, wicara maupun dialek, bahasa masyarakat Banyuwangi ini tetap memunculkan kekhasan yang tidak dimiliki pemakai bahasa Jawa paa umumnya sehingga penamaan bahasa Jawa Banyuwangi dirasa lebih cocok menggambarkan sebutan bahasa masyarakat asli Banyuwangi.

Di samping itu, penghitungan dialektometri sebesar > 70% di beberapa titik pengamatan tersebut menandakan bahwa titik pengamatan itu menggunakan bahasa Madura. TP 12, 13, 17, dan 18 sendiri memang mengaku menggunakan bahasa Madura. Hal tersebut terlihat pula pada berkas isoglos yang memperlihatkan TP 12, 13, 17, dan 18 yang memiliki garis isoglos yang tebal. Di sisi lain, meskipun dalam penghitungan dialektometri dianggap tidak memiliki perbedaan bahasa dengan bahasa Jawa, tetapi bahasa yang digunakan penduduk Banyuwangi tersebut memiliki ciri khas yang melekat dan tidak dimiliki pemakai bahasa Jawa lainnya. Ciri khas tersebut ditandai dengan adanya penyebutan [ay] sebagai pengganti /i/, [aw] sebagai penggantu /u/, serta sisipan /y/ seperti [by], [wy], dan [gy].

Selain itu, bahasa Jawa Banyuwangi ini memiliki dua pola tingkat tutur yang berbeda. Pada bahasa Jawa Banyuwangi di Kecamatan Banyuwangi, Glagah, Kalipuro, Giri, Licin, Srono, Kabat, Rogojampi, dan Singojuruh masyarakatnya menggunakan tingkat tutur sesuai dengan tingkat tutur bahasa Jawa pada umumnya. Namun, bahasa Jawa Banyuwangi di Kecamatan Glagah tidak memiliki tingkat tutur dalam berkomunikasi.

 

DAFTAR PUSTAKA

Arps, Bernard. 2010. Geliat Bahasa Selaras Zaman. Tokyo: Research Institute for Language and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) Tokyo University of Foreign Studies.

Ayatrohaedi. 1983. Dialektologi: Sebuah Pengantar. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

____________. 2002. Pedoman Penelitian Dialektologi. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Herusantosa, Suparman. 1987. Bahasa Using di Kabupaten Banyuwangi. Disertasi: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Lauder, Multamia RMT. 2007. Sekilas Mengenai Pemetaan Bahasa. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

____________. 2002. Reevaluasi Konsep Pemilah Bahasa dan Dialek untuk Bahasa Nusantara. Depok: Makara Sosial Humaniora.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tentang Pembelajaran Bahasa Daerah Pada jenjang Pendidikan Dasar.

____________. 2008. Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Wedhawati, dkk. 2006. Tata Bahasa Jawa Mutakhir (Edisi Revisi). Yogyakarta: Kanisius.

 

(Makalah ini telah dipresentasikan dan diprosidingkan pada Konferensi Linguistik Tahunan Atmajaya atau KOLITA 13)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 5, 2015 by in Bebas.
%d bloggers like this: