Sekelumit Pikiran

Tak Menentu

Relasi Kuasa Partai Politik dalam Kasus Pansus Freeport DPR di JawaPos.com Berdasarkan Pendekatan Analisis Wacana Kritis

Akhir-akhir ini, pemberitaan media nasional, baik televisi, surat kabar cetak, dan daring sedang ramai membicarakan Ketua DPR, Setya Novanto, yang kabarnya melakukan intervensi terkait Freeport. Hal tersebut menjadi semakin menarik karena terkuaknya penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan terlihat pada rekaman percakapan via telepon antara Setya Novanto dengan pihak Freeport. Pada rekaman tersebut, Setya Novanto dengan jelas mengatasnamakan atau bertindak sebagai pejabat publik yang ingin turut andil dalam Freeport. Bahkan, banyak nama pejabat publik lainnya yang ikut tercatut oleh Setya Novanto ini, termasuk Presiden Indonesia, Joko Widodo. Selain itu, kasus ini juga menjadi muncul di publik karena adanya pengaduan dari Menteri ESDM, Sudirman Said.

Adanya tindakan intervensi yang dilakukan oleh pejabat publik tersebut tentu saja mengundang keprihatinan masyarakat luas. Apalagi, masyarakat yang berada di lingkungan area Freeport, khususnya masyarakat Papua tidak merasakan kekayaan alam yang dimilikinya sendiri. Masyarakat di luar Papua yang justru merasakan kekayaan alam Papua ini. Terlebih lagi, kekayaan alam Papua ini sengaja dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang dengan seenaknya mengambil hak dari masyarakat Papua. Dengan adanya kasus ini, nama dewan yang terhomat di DPR kembali tercoreng dan semakin tidak memiliki wibawanya di mata publik atau masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan kasus ini menyeret Ketua DPR, Setya Novanto yang bisa dibilang menjadi cerminan sikap anggota DPR lainnya. Ketuanya saja dengan enaknya melakukan lobi politik dengan tidak memerhatikan kepentingan rakyat apalagi anggotanya yang jumlahnya banyak tersebut. Pengandaian tersebut mungkin bisa menjadi gambaran betapa masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap anggota dewan yang telah dipilihnya tersebut.

Lebih lanjut, kepercayaan masyarakat semakin turun dengan dibentuknya Pansus (Panitia Khusus) DPR yang awalnya diperuntukkan untuk mengadili Ketua DPR, Setya Novanto karena telah melanggar kode etik DPR. Akan tetapi, pembentukan Pansus Freeport tersebut tidak menjadi media anggota DPR memperbaiki citra di hadapan masyarakat Indonesia. Pembentukan Pansus tersebut malah menimbulkan tanggapan yang negatif dari masyarakat. Hal ini disebabkan pada saat sidang MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang disiarkan secara langsung di berbagai media televisi ini semakin menunjukkan kebobrokan dari DPR. Menteri ESDM, Sudirman Said, sebagai pengadu pada kasus ini malah ditindak layaknya terdakwa dan tidak diperlakukan baik. Hal ini menandakan bahwa Ketua DPR, Setya Novanto mendapat banyak dukungan dari sesama anggota DPR. Hal tersebut terlihat dari berbagai pertanyaan yang tidak sesuai dengan konteks pada sidang MKD tersebut.

Dalam hal ini, banyak tanggapan yang muncul di berbagai media cetak maupun daring terkait kondisi tersebut. Salah satunya adalah artikel dari media daring Jawapos.com. Media daring Jawapos.com ini dipilih menjadi data pada penelitian ini karena dianggap mewakili tanggapan negatif masyarakat Indonesia dalam menyikapi kasus Pansus Freeport. Selain itu, artikel daring ini juga dianggap menarik karena salah satu narasumber menyatakan bahwa kasus Pansus Freeport ini tidak akan terlalu mengubah keadaan karena adanya relasi kuasa yang ada di dalamnya. Pembeberan kepesimisan akan Pansus Freeport ini dinyatakan secara langsung dengan melihat berbagai fakta dari kasus sebelumnya yang pada akhirnya tidak akan jelas dan tetap menguntungkan beberapa pihak yang memiliki kuasa. Pengangkatan berita ini di Jawapos.com memunculkan anggapan bahwa koran daring ini tidak memiliki afiliasi atau hubungan dengan para pemangku kepentingan layaknya koran daring lainnya yang secara terang-terangan memihak satu pihak, baik pihak tersebut benar maupun salah. Artikel yang dijadikan data penelitian ini adalah artikel edisi 13 Desember 2015 yang berjudul “Bentuk Pansus Freeport, Awas Nanti Masuk Angin”.

Pada penelitian ini, hal yang ingin dilihat adalah mengetahui relasi kuasa yang terdapat pada kasus Pansus Freeport berdasarkan artikel daring. Hal ini membuat pengungkapan relasi kuasa pada kasus Pansus Freeport dapat dilakukan dengan pendekatan analisis wacana, khususnya analisis wacana kritis. Hal ini disebabkan  analisis wacana kritis tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa yang mengkaji bahasa tidak hanya dari aspek kebahasaan saja, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk didalamnya praktik kekuasaan sehingga analisis wacana kritis dianggap lebih cocok untuk mengalisis wacana publik (Darma, 2009: 51). Lalu, Van Dijk (2001: 352) juga menyatakan bahwa analisis wacana kritis adalah suatu jenis penelitian analisis wacana yang menitikberatkan kepada kajian bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dibuat, diproduksi, dan ditolak melalui teks atau lisan di dalam konteks sosial dan politik. Hal tersebut membuat kasus Pansus Freeport memang cocok dikaji berdasarkan analisis wacana kritis dengan adanya berbagai aspek seperti penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, maupun praktik kekuasaan.

 

II. Analisis Wacana Kritis Fairclough

Dalam melakukan analisis wacana kritis digunakan teori yang diusulkan oleh Fairclough (1992: 75). Fairclough membagi tahapan dalam menganalisis wacana menjadi tiga dimensi, yaitu teks, praktik sosial, dan praktik sosiokultural. Pada dimensi teks, fokus yang diperhatikan adalah pemilihan kosakata, tata bahasa, kohesi, dan struktur teks. Kemudian, pada dimensi praktik sosial, fokus yang perlu diperhatikan adalah proses produksi teks, distribusi, dan juga konsumsi. Dimensi berikutnya adalah dimensi sosiokultural. Dimensi sosiokultural meliputi faktor situasi, institusi, dan juga sosial. Berikut gambaran dari analisis wacana kritis yang diutarakan oleh Fairclough.

analisis wacana kritis

 

Dari gambar di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa tiga langkah analisis wacana kritis (deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi) bersifat simultan sesuai dengan asumsi dasar hubungan antara struktur mikro (teks) dan struktur makro (institusi sosial dan masyarakat) yang bersifat dialektis. Analisis teks merupakan kegiatan pemberian analisis linguistik dan bahasa teks. Seperti van Dijk, analisis Norman Fairclough didasarkan pada pertanyaan besar, yaitu bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Fairclough berusaha membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya dengan mengombinasikan tradisi analisis tekstual yang selalu melihat bahwa dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Titik perhatian Fairclough adalah melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu. Dalam hal ini dibutuhkan analisis yang menyeluruh. Bahasa secara sosial dan kritis adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Oleh karena itu, analisis harus dipisahkan pada bagian bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu (Fairclough, 1998. Darma, 2009: 89).

Dalam hal ini, dimensi teks yang dipilih pada penelitian ini adalah menggunakan proposisi. Data yang ada di penelitian ini akan diambil proposisi mikronya sehingga dimensi teks yang ada pada penelitian ini berdasarkan proposisi. Setelah proposisi mikronya diketahui, maka pada dimensi selanjutnya, dimensi praktik sosial atau tahap interpretasi digunakan proposisi makro yang diambil dari proposisi mikro. Hal ini disebabkan Van Dijk (1980: 43) mengatakan bahwa makna dalam suatu wacana dibangun melalui relasi antarproposisi dan makna tersebut bersifat global. Proposisi dapat dijadikan representasi global dari suat wacana. Van Dijk juga berusaha untuk memformulasikan beberapa kaidah umum untuk menghubungkan proposisi mikro dengan proposisi makro yang digunakan untuk mendefinisikan topik umum.

Selanjutnya, dalam menerapkan kaidah makro ada tiga cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan proposisi-proposisi makro suatu wacana. Ketiga cara tersebut adalah penghapusan (deletion), perampatan (generalization), dan penyusunan (construction). Pada kaidah penghapusan, proposisi dalam teks yang dianggap tidak berhubungan dengan interpretasi proposisi lainnya akan dihapus. Hal ini disebabkan ada beberapa proposisi yang sebenarnya dapat diwakilkan oleh satu proposisi sehingga proposisi yang dipertahankan adalah proposisi yang dapat mewakilkan beberapa proposisi yang dihapus tersebut. Pada kaidah perampatan, beberapa proposisi yang spesifik dialihkan menjadi proposisi yang lebih umum. Kaidah perampatan ini tidak hanya menghapus hal-hal yang tidak berhubungan, tetapi juga predikat dan argumen-argumen tersebut diganti dengan yang lebih umum. Terakhir, pada kaidah penyusunan, satu proposisi dapat dikontruksikan dari sejumlah proposisi yang ada.

 

III. Relasi Kuasa dalam Analisis Wacana

Foucault mengemukakan teorinya mengenai wacana sebagai pengetahuan yang terstruktur. Maksudnya, aturan dan praktik yang menghasilkan pernyataan bermakna pada satu rentang historis tertentu. Hal tersebut membuat wacana erat hubungannya dengan kekuasaan. Foucault berpendapat bahwa konsep kekuasaan telah berubah dibandingkan dengan abad ke-19. Adapun beberapa ciri kekuasaan yang pertama adalah cenderung brutal. Kedua, dioperasikan secara terus-menerus. Ketiga, menekankan ketaatan pada tata cara dan penuh dengan simbolisme. Keempat, berada di ruang publik. Menurut Foucault, kekuasaan bukan milik siapa pun, kekuasaan ada di mana-mana, dan kekuasaan merupakan strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu dengan banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran.

Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Foucault menautkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan. Foucault juga mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi (Sutrisno, 2005:154). Pada kajian wacana, gejala kekuasaan ini dapat muncul pada interaksi kelas sosial, antarkelompok dalam suatu lembaga, interaksi antaretnik, hubungan antargender, dan hubungan orang tua-anak (Fairclough, 1998: 34). Lebih luas lagi, Van Dijk (1998 : 5)  menyatakan bahwa kekuasaan dapat terjadi pada semua aspek kehidupan, seperti di kalangan militer, hubungan kelas, ras gender, dan para jurnalis.

 

IV. Metode Penelitian

 Metode pemerolehan data didapat dari artikel berita media daring atau website berita. Data diambil dari artikel daring jawapos.com karena isi berita artikel ini tidak panjang. Jika data diambil dari artikel koran, data akan terlalu banyak dan menyulitkan penulis dalam membuat tulisan ini. Pengambilan data artikel berita ini dimaksudkan untuk melihat apakah ada relasi kuasa dari kasus Pansus Freeport. Artikel yang diambil sebagai data berjudul “Bentuk Pansus Freeport, Awas Nanti Masuk Angin”. Situs pemberitaan ini menarik untuk dijadikan data karena jika dilihat dari judulnya koran daring ini tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan pihak manapun. Dari judul dan isinya pun lebih mencerminkan gambaran pandangan masyarakat akan kasus Pansus Freeport ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti. Semuanya tidak dapat diukur dengan angka (Basuki, 2006: 78). Teori yang dipakai untuk melihat pandangan masyarakat Indonesia terkait kasus Pansus Freeport adalah teori analisis wacana kritis dengan mengambil sumber teks berdasarkan proposisinya. Penulis memilih menggunakan teori analisis wacana kritis dari Fairclough. Hal ini disebabkan teori analisis wacana kritis Fairclough merupakan teori analisis wacana kritis yang dapat melihat pandangan global dari sebuah wacana yang ada dengan lebih komprehensif.

Langkah pertama yang dilakukan dalam tulisan ini adalah mengambil data dimensi teks berupa proposisi dari artikel daring. Setelah proposisi mikro diketahui maka lanjut memberikan proposisi makro berdasarkan tahapan interpretasi atau dimensi praktik sosial proposisi mikro. Kemudian, dimensi sosiokultural diberikan pada penelitian ini dengan memberikan analisis sosial atau eksplanasi yang akan dikaitkan dengan relasi kuasa sehingga dapat diketahui apakah teks tersebut memiliki pandangan yang menyebutkan adanya relasi kuasa atau tidak pada kasus Pansus Freeport. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut di bawah ini adalah skema atau kerangka penelitannya.

analisis wacana kritis

V. Hasil dan Pembahasan

Pada artikel yang membahas kasus Pansus Freeport ini, dibuat beberapa proposisi mikro yang nantinya akan lebih dispesifikan ke dalam proposisi makro. Berikut proposisi mikro yang terdapat pada artikel yang berjudul “Bentuk Pansus Freeport, Awas Nanti Masuk Angin”.

(1) Pembentukan Pansus Freeport mendapat tanggapan sinis

(2) Pengamat politik menduga Pansus Freeport jadi alat bargaining

(3) Pansus Freeport masuk angin

(4) Pansus Freeport enggak jelas

(5) Pansus ini bernasib sama dengan Pansus Century

(6) Pansus ini bernasib sama dengan Pansus Pelindo

(7) Peran Pansus dijadikan alat kepentingan partai

(8) Peran Pansus dijadikan alat kepentingan kekuasaan

(9) Pansus bekerja sesuai kehendak partai

(10) Pansus menjadi alat pertahanan Koalisi Merah Putih (KMP)

(11) KMP pertahankan Setya Novanto

(12) Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bisa menggeser pimpinan DPR

(13) Ada pergantian kocok ulang pimpinan DPR

(14) Pansus Freeport adalah hak DPR

(15) Pansus Freeport adalah kewenangan DPR

Pada proposisi mikro di atas dapat dibagi ke dalam beberapa kategori yang sekiranya berhubungan sehingga dapat ditarik beberapa proposisi makro. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan melihat proposisi makro yang termasuk ke dalam dimensi praktik sosial atau eksplanasi. Jika proposisinya terlalu banyak akan menyulitkan membuat eksplanasi karena antara proposisi yang satu dengan yang lainnya bisa tidak berkaitan dekat. Berikut penggolongan proposisi mikro yang pertama sesuai dengan relevansi antarproposisinya.

(1) Pembentukan Pansus Freeport mendapat tanggapan sinis

(2) Pengamat politik menduga Pansus Freeport jadi alat bargaining

Proposisi Makro: Pansus Freeport mendapat tanggapan sinis karena diduga jadi alat bargaining

Kata sinis merupakan refleksi dari tanggapan masyarakat Indonesia terkait dengan kasus Pansus Freeport. Hal ini disebabkan oleh adanya dugaan bahwa Pansus Freeport ini hanya dijadikan sebagai alat bargaining. Masyarakat tentunya tidak dengan mudah tertipu oleh tindakan anggota DPR. Sebab, perilaku anggota DPR yang bisa dibilang tidak bagus ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali saja. Hal ini membuat masyarakat mempunyai dugaan yang tidak baik pula terhadap tindakan anggota DPR yang membentuk Pansus Freeport. Kemudian proposisi mikro yang memiliki relevansi dengan proposisi mikro lainnya dapat terlihat di bawah ini.

(3) Pansus Freeport masuk angin

(4) Pansus Freeport enggak jelas

(5) Pansus ini bernasib sama dengan Pansus Century

(6) Pansus ini bernasib sama dengan Pansus Pelindo

Proposisi makro: Pansus Freeport tidak jelas seperti Pansus Century dan Pansus Pelindo

Seperti yang telah dijelaskan pada proposisi makro sebelumnya bahwa Pansus Freeport ini mendapatkan tanggapan sinis dari masyarakat. Hal tersebut sekiranya sesuai dengan proposisi makro di atas yang menunjukkan bahwa tanggapan sinis tersebut muncul karena ketidakjelasan Pansus. Hal ini disebabkan pada beberapa Pansus sebelumnya, seperti Pansus Century dan Pansus Pelindo nasib tidak jelas terjadi dan menghilang begitu saja seiring dengan berkembangnya waktu. Kondisi tersebut membuat adanya pembentukan Pansus menjadi tidak menarik karena akan berujung pada ketidakjelasan. Hal tersebut diperkuat dengan kelompok proposisi mikro di bawah ini.

(7) Peran Pansus dijadikan alat kepentingan partai

(8) Peran Pansus dijadikan alat kepentingan kekuasaan

(9) Pansus bekerja sesuai kehendak partai

Proposisi makro: Pansus bekerja berdasarkan kepentingan partai yang sedang memiliki kekuasaan.

Pada proposisi mako ini dapat terlihat bahwa Pansus DPR bekerja sesuai dengan kepentingan partai yang sedang memiliki kekuasaan. Maksudnya, Pansus ini pastinya akan memihak pada partai yang memiliki kekuasaan, terlepas dari salah atau benarnya. Hal tersebut membuat kredibilitas Pansus menjadi dipertanyakan dan hasilnya pasti akan memihak kepada kepentingan partai politik yang berkuasa. Alasan dari keberpihakan Pansus terhadap partai politik yang berkuasa dapat ditunjang dengan melihat kelompok proposisi mikro di bawah ini.

(10) Pansus menjadi alat pertahanan Koalisi Merah Putih (KMP)

(11) KMP pertahankan Setya Novanto

(12) Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bisa menggeser pimpinan DPR

(13) Ada pergantian kocok ulang pimpinan DPR

Proposisi makro: Pansus mempertahankan Setya Novanto sebagai pertahanan Koalisi Merah Putih.

Dari proposisi makro di atas dapat terlihat bahwa pembentukan Pansus ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mempertahankan Setya Novanto. Dalam hal ini, Setya Novanto dipertahankan karena keberadaannya membuat pertahanan bagi Koalisi Merah Putih. Jika Setya Novanto tidak dipertahankan maka ada kemungkinan Koalisi Indonesia Hebat yang bisa mengisi posisi pimpinan DPR jika ada pemilihan ulang. Hal tersebut akan membuat kekuasaan Koalisi Merah Putih menjadi tidak sebanyak sekarang. Meskipun demikian, proposisi mikro di bawah ini dapat menjadi pertimbangan dari gambaran tanggapan terkait kasus Pansus Freeport.

(14) Pansus Freeport adalah hak DPR

(15) Pansus Freeport adalah kewenangan DPR

Proposisi makro: DPR mempunyai hak dan kewenangan membentuk Pansus Freeport

Pada proposisi makro di atas dapat terlihat bahwa di balik adanya modus yang digunakan anggota DPR dalam mempertahankan kekuasaan, pembentukan Pansus ini memang sah saja. Hal ini disebabkan DPR memang mempunyai hak dan kewenangan membentuk Pansus jika ada beberapa pelanggaran. Namun, sekiranya kewenangan dan hak yang dimiliki DPR tidak digunakan dengan semestinya. Hal tersebut yang membuat masyarakat menjadi kecewa.

Setelah proposisi makro diketahui, beberapa proposisi makro di atas akan dihubungkan dengan relasi kuasa. Maksudnya, dari beberapa proposisi makro tersebut apakah ada keterkaitannya dengan relasi kuasa atau tidak. Sebelum itu, berikut dipaparkan beberapa proposisi makro yang telah didapat sehingga dalam melihat maksud dari proposisi makro yang satu dengan lainnya dapat terlihat dengan jelas.

(1) Pansus Freeport mendapat tanggapan sinis karena diduga jadi alat bargaining.

(2) Pansus Freeport tidak jelas seperti Pansus Century dan Pansus Pelindo

(3) Pansus bekerja berdasarkan kepentingan partai yang sedang memiliki kekuasaan.

(4) Pansus mempertahankan Setya Novanto sebagai pertahanan Koalisi Merah Putih.

(5) DPR mempunyai hak dan kewenangan membentuk Pansus Freeport

Dari beberapa proposisi makro di atas dapat dijelaskan bahwa Pansus Freeport ini memang dibentuk atas hak dan kewenangan DPR untuk menindaklanjuti pekara Setya Novanto yang diadukan oleh Sudirman Said selaku Menteri ESDM. Akan tetapi, Pansus tersebut malah seakan-akan mencoba mengamankan Setya Novanto. Hal ini disebabkan Setya Novanto mempunyai andil dalam pemertahanan kekuasaan Koalisis Merah Putih di DPR. Jika Setya Novanto tidak dipertahankan, kekuasaan DPR bisa saja direbut oleh Koalisis Indonesia Hebat. Adanya pemertahanan tersebut membuat Pansus Freport menjadi tidak jelas seperti Pansus sebelumnya. Misalnya, Pansus Freeport dan Pansus Pelindo. Kondisi demikian tentu saja pada akhirnya membuat masyarakat menanggapi sinis Pansus Freeport ini.

Hal yang bisa dilihat dari proposisi makro yang telah dijabarkan di atas adalah ketidakjelasan Pansus Freeport tersebut merupakan buah dari adanya politik kekuasaan. Maksudnya, Pansus Freeport tidak secara objektif melihat permasalahan tetapi lebih kepada subjektivitas tergantung dari siapa pemegang kekuasaan tersebut. Dua kubu yang berada di DPR saling berlomba menjatuhkan maupun mempertahankan posisi stretegisnya saat ini. Hal tersebut disebabkan para elit politik yang berada di kursi dewan yang terhormat saling berebut kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan, para pejabat tinggi dapat dengan mudah menentukan susunan, aturan, dan hubungan di dalam negeri ini. Kondisi ini membuat pihak yang berkuasa akan dapat mengatur regulasi yang sekiranya menguntungkan pihaknya tersebut seperti yang diungkapkan oleh Foucault.

 

VI. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Pansus Freeport digunakan oleh DPR sebagai media pemertahanan kekuasaan Koalisi Merah Putih dan bukan sebagai penindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setya Novanto. Hal ini disebabkan ada kekhawatiran jika Setya Novanto mundur, posisi ketua DPR bisa direbut oleh Koalisi Indonesia Hebat. Kekhawatiran tersebut wajar muncul sebab citra Koalisi Merah Putih telah menurun dengan adanya penguakan kasus Setya Novanto yang berasal dari koalisi tersebut. Tentu saja, jabatan ketua DPR tersebut sangat berpengaruh terhadap kekuasaan yang dimiliki Koalisi Merah Putih. Meskipun kekuasaan yang dimaksud di sini tidak dapat diketahui dengan jelas, tetapi sekiranya dengan melihat tugas dan fungsi DPR dapat diketahui bahwa kekuasaan ini berkaitan dengan regulasi di Indonesia. Mungkin saja, regulasi dapat dibuat sesuai dengan kepentingan anggota koalisi sehingga dengan memiliki kekuasaan di DPR berarti dapat pula menguntungkan kepentingan anggota koalisi. Adanya kondisi tersebut pun membuat nasib Pansus Freeport menjadi tidak jelas layaknya Pansus Pelindo maupun Century.

 

 

Daftar Pustaka

Darma, Yoce, A. 2009. Analisis Wacana Kritis. Bandung: Yrama Widya.

Fairclough, N. 1989. Language and Power. New York: Longman.

___________. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Blakwell Publishing Ltd.

___________. 1995. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.

Halliday, MAK dan Ruqayya Hasan. 1992. Bahasa, Konteks dan Teks, Aspek-aspek Bahasa Dalam Pandangan Semiotika Sosial (terjemahan oleh Asruddin Barori Tou). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

JawaPoscom. 13 Desember 2015. “Bentuk Pansus Freeport, Awas Nanti Masuk Angin” (http://www.jawapos.com/read/2015/12/13/13416/bentuk-pansus-freeport-awas-nanti-masuk-angin-/2), diunduh 15 Desember 2015.

Kridalaksana. H. 2008. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Linda Thomson dan Shan Wareing. 2007. Language, Society, and Power (Terjemahan Abdul Syukur Ibrahim). Yogyakarta: PUstakaPelajar

Sutrisno, Muji dan Hendar Putranto, ed. 2005. Teori-teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.

Van Dijk, T.A. 2001. “Critical Discourse Analysis” dalam Schiffrin, D., D. Tannen, & H.E. Hamilton. 2001. The Handbook of Discourse Analysis. USA: Blackwell Publisher.

Wodak, R. and Meyer, M. 2001. Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 15, 2016 by in Linguistik, Makalah.
%d bloggers like this: