Sekelumit Pikiran

Tak Menentu

Pendokumentasian dan Pelestarian Bahasa Using: Upaya Pengangkatan Martabat Blambangan Di Kabupaten Banyuwangi

Upaya pendokumentasian dan pelestarian bahasa Using telah lama dilakukan dengan dimulainya penelitian disertasi Suparman (1987). Dalam disertasi tersebut, Suparman menyatakan bahwa bahasa Using dan Jawa sejajar dalam genealogis bahasa. Selanjutnya, Hasan Ali dalam Kongres Bahasa Jawa II mencoba meyakinkan ahli bahasa Jawa untuk mengakui bahasa Using sebagai bahasa yang otonom dan bukan dialek bahasa Jawa. Upaya pengangkatan bahasa Using berlanjut hingga adanya “Kamus Bahasa Using-Indonesia” (2002) dan “Pedoman Umum Bahasa Using” (2008) yang dibuat oleh Dewan Kesenian Blambangan. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat peraturan daerah pada tahun 2007 tentang muatan lokal yang diajarkan pada pendidikan dasar adalah bahasa Using. Dalam hal ini, upaya yang telah dilakukan untuk mengangkat dan melestarikan bahasa Using akan dilihat berdasarkan teori perencanaan bahasa atau language planning dari beberapa ahli, seperti Anton Moeliono (1985), Bamgbose (1991), dan Janet Holmes (2008) yang dikaitkan dengan fakta di lapangan. Hal ini akan memudahkan mengidentifikasi apa saja yang sudah maupun belum dilakukan dalam pelestarian bahasa Using sehingga bisa diketahui pula langkah apa yang harus dilakukan ke depannya. Di lain pihak, upaya mengangkat dan melestarikan kembali bahasa Using ini tidak terlepas dari tidak ingin disamakannya masyarakat Using yang berasal dari keturunan Blambangan dengan masyarakat Jawa yang berasal dari keturunan Majapahit. 

Kata kunci: Pendokumentasian, pelestarian, language planning, dan bahasa Using

 

PENDAHULUAN

Masyarakat Using telah menjadi lambang atau simbol dari masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun tidak semua masyarakat di Kabupaten Banyuwangi merupakan masyarakat Using, tetapi secara de facto masyarakat Using sudah menjadi ciri khas daerah ini. Tidak ketinggalan, masyarakat Using pun mengakui menggunakan bahasa Using sebagai bahasa sehari-harinya. Menurut Bernard Arps (2010: 227), sekitar 500.000 sampai 75.000 penduduk Banyuwangi yang biasa menggunakan bahasa Using dalam kehidupan sehari-harinya. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemakai bahasa Using terbilang cukup banyak melihat jumlah penduduk Banyuwangi pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.574.776 jiwa (Badan Pusat Statistik Banyuwangi, 2014: 59). Kondisi tersebut sekiranya yang membuat Pemerintah Banyuwangi mengeluarkan peraturan daerah pada tahun 2007 tentang muatan lokal yang diajarkan pada pendidikan dasar adalah bahasa Using.

Akan tetapi, jauh dari tahun tersebut ternyata sudah banyak upaya yang dilakukan para penggiat bahasa Using untuk mengangkat martabat masyarakat Using melalui bahasa Using. Pengangkatan martabat masyarakat Using ini sekiranya diperlukan karena ketidakmauan masyarakat Using yang disamakan dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Hal tersebut disebabkan bahasa Jawa Standar atau bahasa Jawa Tengah dengan tataran kromonya dianggap berliku-liku dan tidak sesuai dengan etos orang Banyuwangi yang terus terang (Bernard Arps, 2010: 229). Di lain pihak, keengganan masyarakat Using yang disamakan dengan masyarakat Jawa juga didasari oleh aspek historisnya. Masyarakat Using meyakini bahwa dirinya merupakan keturunan masyarakat Kerajaan Blambangan, sedangkan masyarakat Jawa dianggap sebagai masyarakat keturunan Kerajaan Majapahit (Winarsih, 1995). Upaya yang dilakukan untuk mengangkat martabat Banyuwangi melalui bahasa Using ini diawali dengan upaya pemisahan bahasa Using dari bagian dialek bahasa Jawa dan berdiri sendiri sebagai sebuah bahasa yang sejajar dengan bahasa Jawa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian disertasi Suparman (1987). Hasan Ali dalam Kongres Bahasa Jawa II juga mencoba meyakinkan ahli bahasa Jawa untuk mengakui bahasa Using sebagai bahasa yang otonom dan bukan dialek bahasa Jawa. Setelah itu, upaya lainnya terus dilakukan mulai dari pembuatan Kamus Bahasa Using-Indonesia (2002) hingga Pedoman Umum Bahasa Using (2008) oleh Dewan Kesenian Blambangan.

Atas dasar kondisi tersebut, sekiranya dalam mengangkat martabat masyarakat Using melalui bahasa Using di Kabupaten Banyuwangi diperlukan adanya strategi perencanaan bahasa atau dikenal dengan istilah language planning. Strategi ini dibutuhkan untuk membuat bahasa Using semakin kuat eksistensinya pada masyarakat Banyuwangi. Tanpa adanya perencanaan bahasa, suatu masyarakat akan kesulitan mengembangkan bahasanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Moeliono (1987: 4) yang menyebutkan bahwa agar hasil pembakuan dapat mencapai sasarannya, perencanaan penyusunannya harus diperinci berdasarkan klasifikasi cabang ilmu yang cermat. Maka dari itu, situasi kebahasaan bahasa Using yang ada di Kabupaten Banyuwangi akan dilihat berdasarkan bidang perencanaan bahasa. Hal ini dirasa tepat karena salah satu bidang linguistik ini sekiranya dapat menjadi pegangan dalam merencanakan dan mengembangkan bahasa. Hal tersebut akan memudahkan penggiat bahasa Using mengetahui tindakan apa saja yang sudah dilakukan dan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan ke depannya untuk lebih mengembangkan bahasa Using pada masyarakat Banyuwangi sesuai dengan teori perencanaan bahasa.

 

LANDASAN TEORI

Pada penelitian ini, landasan teori yang akan digunakan berhubungan dengan language planning atau perencanaan bahasa. Dalam hal ini, teori perencanaan bahasa yang sekiranya bisa diaplikasikan ke dalam topik penelitian ini ada tiga, yaitu teori perencanaan bahasa oleh Anton Moeliono (1985), Bamgbose (1991), dan Janet Holmes (2008). Dilihat berdasarkan waktunya, ketiga teori ini memiliki waktu yang berbeda. Hal tersebut menandakan bahwa teori perencanaan bahasa terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal tersebut membuat penjabaran ketiganya diperlukan untuk saling melengkapi antara satu teori dengan teori lainnya sehingga dapat diperoleh landasan teori yang komprehensif tentang perencanaan bahasa.

Menurut Anton M. Moeliono (1985: 15), dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa ada beberapa tahap yang harus dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ketiga tahap ini dibagi lagi menjadi beberapa kategori yang spesifik sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai proses pengembangan dan pembinaan bahasa. Pada tahap perencanaan, ada beberapa aspek yang dibahas dari berbagai sudut pandang. Mulai dari perencana bahasa, sasaran perencanaan, kebijakan pelaksanaan, rancangan strategi hingga pengambilan putusan norma kebahasaannya. Setelah itu, barulah masuk ke tahap berikutnya ialah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, hal yang dilakukan untuk melakukan proses pengembangan dan pembinaan bahasa adalah pengembangan kode bahasa, pembinaan pemakaian bahasa, dan pemasaran atau sosialisasi bahasa. Tahapan terakhir yang diutarakan di sini lebih kepada tahapan penilaian. Tahap penilaian terdiri dari pemonitoran dan penimbangan dari apa yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Semua komponen tersebut akan merujuk kepada penerimaan masyarakat. Apakah masyarakat bisa menerima perencanaan bahasa yang sedang dikembangkan atau malah terjadinya perubahan masyarakat dan bahasa pada target sasaran.  Untuk lebih jelasnya, berikut di bawah ini terdapat tabel tahapan proses pengembangan dan pembinaan bahasa versi Moeliono.

cjdvjchdjca

Bagan 1. Tahap Proses Pengembangan dan Pembinaan (Moeliono, 1985)

 

Selain itu, ada pula perencanaan bahasa atau language planning berdasarkan laporan evaluasi perencanaan bahasa dari berbagai negara oleh Karl Erland Gadelii dari UNESCO (1999). Pada laporan tersebut, Karl Erland Gadelii menggunakan teori dari Bamgbose (1991: 109) yang membagi antara perencanaan status dan perencanaan korpus. Maksud dari perencanaan status ini lebih kepada kebijakan bahasa atau politik bahasa, sedangkan perencanaan korpus lebih mengarah kepada pelestarian bahasanya. Contoh dari perencanaan status ini adalah melibatkan bahasa dalam berbagai aspek sosial, seperti pendidikan, bisnis, media, dan sebagaianya. Selain itu, pembeberan atau pemberitahuan bahasa sebagai media komunikasi resmi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pentingnya pengenalan bahasa tersebut. Sementara itu, perencanaan korpus mengacu kepada produksi tata bahasa, kamus, ataupun ejaannya. Dalam hal ini, Bamgbose pada laporan tersebut juga menyebutkan bahwa perencanaan status dan perencanaan korpus saling membutuhkan. Hal ini disebabkan pembuatan kebijakan tanpa implementasi tidak akan menyebabkan banyak kemajuan, sedangkan pelaksanaan keputusan tanpa adanya kebijakan juga akan sulit dicapai. Berikut di bawah ini bagan yang sekiranya dapat menjelaskan teori perencanaan bahasa yang diutarakan oleh Bamgbose.

ffsbege

Bagan 2. Perencanaan Bahasa (Bamgbose dalam Karl Erland Gadelii, 1985)

Sementara itu, Janet Holmes (2008: 105) mengembangkan teori perencanaan bahasa dengan membagi ke dalam beberapa tahapan. Teori yang digunakan oleh Janet Holmes ini masih mengacu kepada teori perencanaan bahasa dari Haugen. Beberapa tahapan yang berhubungan dengan perencanaan bahasa adalah seleksi, kodifikasi, elaborasi, dan penerimaan. Seleksi yang dimaksud di sini adalah memilih varian bahasa yang akan dikembangkan atau pemilihan bahasa target. Kemudian, tahapan kodifikasi ini merupakan standarisasi struktur atau fitur linguistik varian bahasa yang dipilih. Setelah itu, proses yang dilakukan adalah elaborasi dengan mengembangkan bahasa supaya dapat mengakomodasi berbagai konsep dan konteks yang ada di wilayah tersebut. Tahapan terakhir ialah penerimaan dengan cara sosialisasi norma-norma bahasa yang telah dikembangkan dan melihat penerimaan masyarakatnya. Berikut bagan yang menjelaskan tahapan yang dikembangkan Janet Holmes dalam perencanaan bahasa.

vsdvwvrwgwr

Bagan 3. Proses Perencanaan Bahasa (Janet Holmes, 2008: 105)

 

PEMBAHASAN

Dari ketiga teori perencanaan bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya tidak jauh berbeda satu teori dengan teori lainnya. Selain berbeda istilah, ada beberapa yang sekiranya saling melengkapi satu sama lain sehingga pemahaman mengenai teori perencanaan bahasa dapat dipahami secara menyeluruh. Maka dari itu, pada bagian analisis ini akan dijelaskan beberapa tahapan yang sudah maupun belum dilakukan dalam rangka mengangkat bahasa Using sebagai bahasa khas di Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini, dasar dari teori yang digunakan adalah teori perencanaan bahasa dari Moeliono (1985). Hal yang sekiranya berhubungan atau mirip dengan tahapan pada teori perencanaan bahasa versi Janet Holmes (2008) maupun Bamgbose dalam Karl Erland Gadelii (1985) akan langsung dihubungkan dengan mengikuti alur perencanaan bahasa Moeliono. Pemilihan dasar teori ini disebabkan teori perencanaan bahasa menurut Moeliono dianggap lebih lengkap dibandingkan versi lainnya sehingga banyak tahapan pada versi lain yang bisa sekaligus dimasukkan ke dalam versi Moeliono ini.

Tahapan dimulai dengan mengidentifikasi perencana bahasa dari bahasa Using itu sendiri. Perencana bahasa ini dapat berupa badan pemerintah yang resmi secara khusus ditugaskan memajukan dan mengembangkan bahasa dan pemakaiannya. Bisa juga, pihak di luar pemerintah, baik perseorangan atau kelompok, yang berperan dalam perencanaan pengembangan atau pembinaan bahasa (Moeliono, 1985: 16). Dalam hal ini, perencana bahasa Using yang aktif menjadi penggerak adalah Dewan Kesenian Blambangan walaupun berawal dari perseorangan yang berada di dalam pemerintahan saat itu, yaitu Hasan Ali. Hal tersebut diketahui dari dibuatkannya Kamus Bahasa Using-Indonesia (2002) dan Pedoman Umum Bahasa Using (2008) oleh Dewan Kesenian Blambangan. Kemudian, untuk sasaran perencanaan bahasa Using tidak hanya dikhususkan untuk penutur asli tetapi juga semua penutur di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut disebabkan bahasa Using telah menjadi bahasa muatan lokal di sekolah dasar dan sekolah menengah yang diakui pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan daerah yang sekaligus merupakan tahapan perencanaan status. Kebijakan ini juga dapat dijadikan sebagai sarana menentukan politik kebahasaan sehingga ada salah satu sektor yang diwajibkan menggunakan bahasa Using. Sektor yang diwajibkan di sini adalah sektor pendidikan yang dimaksudkan untuk menanamkan nilai sejak dini mengenai jati diri masyarakat Banyuwangi.

Namun, pada tahapan pelaksanaanya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan bahasa Using ini. Beberapa kendala tersebut terkait dengan proses kodifikasi, pembinaan pemakaian bahasa, dan pemasaran atau yang dapat disamakan dengan elaborasi bahasa Using. Memang, proses kodifikasi ini penting untuk membakukan bahasa Using dalam berbagai bentuk. Misalnya, ejaan, tata bahasa, dan kamus. Semua kodifikasi tersebut pun sudah dilakukan oleh Dewan Kesenian Blambangan. Di balik itu semua, ada hal yang kurang diperhatikan dalam pembuatan kodifikasi bahasa Using ini. Hal yang kurang diperhatikan adalah keterlibatan ahli bahasa dalam membuat kodifikasi ini. Seperti yang tertera pada tulisan Bernard Arps (2010: 237) bahwa pembuat kodifikasi bahasa Using ini merupakan seorang linguis otodidak sehingga tidak mengherankan ada beberapa aspek yang kurang lengkap walaupun telah melewati pemeriksaan di Pusat Bahasa pada saat itu. Kondisi ini menandakan bahwa tidak adanya campur tangan linguis atau ahli bahasa dalam pengerjaan kodifikasi ini. Padahal, proses kodifikasi ini termasuk salah satu hal yang penting dalam mengembangkan sebuah bahasa. Ketidakmatangan kodifikasi akan berdampak pada proses akhirnya, yaitu penerimaan masyarakat. Jika bukan dibuat oleh ahli bahasa, kodifikasi tersebut tentunya akan banyak mengalami kekurangan dan kurang mendasar secara linguistik sehingga ketika ada kebingungan sang pembuat tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah atau objektif dan hanya berdasarkan subjektivitas pembuat.

Padahal, keterlibatan ahli bahasa dalam tahapan perencanaan bahasa sangatlah penting. Hal tersebut disebabkan ahli bahasa dapat membuat perencanaan bahasa dengan memanfaatkan penelitian bahasa. Menurut Harimurti Kridalaksana dalam makalah yang berjudul “Peranan Karya-karya Kebahasaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia” (1998: 186) menyebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa, termasuk di dalamnya pengajaran dan penyuluhan bahasa, harus didasarkan pada penelitian bahasa. Tanpa prinsip ini keputusan dan penilaian tentang bahasa akan terus berubah-ubah, pengguna bahasa akan kehilangan wawasan yang cerah, dan stabilitas komunikasi tidak akan tercapai. Selain itu, Moeliono (1985) juga mengungkapkan bahwa perencanaan bahasa sepatutnya didasari pengenalan tata nilai yang hidup di dalam masyarakat, sikap orang terhadap bahasa yang direncanakan pengembangan dan pembinaannya, dan ganjaran yg dapat diberikan jika orang itu mau menerima hasil kodifikasi dan menggunakannya dalam hidupnya sehari-hari. Semua hal tersebut dapat diketahui dari ahli bahasa sehingga proses perencanaan dan pembinaan bahasa dapat terukur dengan jelas. Bahkan, Menurut Haugen (dalam Moeliono,1985: 4), ahli bahasa dapat berperan dalam proses perubahan dan pengubahan bahasa serta dalam usaha mengatasi masalah kebahasaan.

Selanjutnya, pada tahap pembinaan pemakai bahasa pun mengalami kendala. Dalam hal ini, bahasa Using menjadi peraturan daerah yang mewajibkan adanya muatan lokal bahasa Using pada sekolah dasar dan tingkat menengah pertama. Kondisi ini membuat pembinaan pemakai bahasa pun menjadi difokuskan di sekolah. Adanya peralihan muatan lokal dari bahasa Jawa menjadi bahasa Using ini mungkin tidak terlalu dipikirkan matang-matang oleh Pemerintah Banyuwangi. Pasalnya, para guru yang mengajarkan muatan lokal merupakan guru lulusan yang mahir dalam bahasa Jawa dan tidak mengerti bahasa Using. Hal ini membuat kebingungan tersendiri bagi guru yang mengajar. Di sisi lain, universitas atau sekolah yang menyelenggarakan jurusan bahasa Using belum ada sehingga agen pembinaan pemakai bahasanya bisa dibilang tidak mumpuni. Malahan, salah satu guru di sekolah menengah yang pernah diwawancarai langsung oleh penulis mengambil jalan tengah dengan mengajarkan muatan lokal setengah Jawa dan setengah Using. Maksudnya, untuk segi bahasa guru tersebut tetap mengajarkan bahasa Jawa tetapi unsur kebudayaannya baru memuat kebudayaan Using. Langkah tersebut diambil karena guru tersebut tidak bisa berbahasa Using. Bahkan, setiap sekolah memiliki cara masing-masing dalam menyiasati hal tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena tahapan pelaksanaannya ini menjadi kacau sehingga pasti berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat yang tidak positif terhadap adanya kebijakan ini karena tidak matangnya proses perencanaan bahasa.

Kemudian masalah pemasaran atau penyebarluasan bahasa Using ini juga dirasa kurang. Hal ini disebabkan tidak dilibatkannya media massa untuk membantu mempublikasikan kebijakan bahasa sebagai salah satu perencanaan status. Hal ini membuat masyarakat Banyuwangi tidak mengetahui secara pasti apa alasan Pemerintah Banyuwangi membuat peraturan daerah tentang mauatan lokal yang berbahasa Using. Ketidakpahaman masyarakat tersebut tentu saja menjadikan kurangnya rasa memiliki dan kewajiban untuk mempelajari bahasa Using. Meskipun demikian, salah satu pemasaran yang efektif menggunakan bahasa Using di Kabupaten Banyuwangi adalah melalui hiburan. Hal tersebut terlihat dari digunakannya bahasa Using untuk lagu-lagu daerah. Akan tetapi, hal tersebut membuat bahasa Using menjadi bahasa yang diperuntukkan untuk bersantai atau hal-hal yang tidak bersifat formal. Terlebih lagi, bahasa Using tidak memiliki tingkatan pemakaian bahasa sehingga orang yang terbiasa dengan aturan bahasa Jawa yang bertingkat tersebut tetap akan menggunakan bahasa Jawa ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dan hanya menggunakan bahasa Using kepada teman sebaya atau yang lebih muda (Budiono, 2015).

Tahapan terakhir pada proses perencanaan bahasa adalah penerimaan atau penilaian masyarakat terhadap bahasa Using tersebut. Dapat dikatakan, penerimaan atau penilaian masyarakat terhadap bahasa Using masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan bahasa Using. Bahkan, bisa diperkirakan jumlah terus berkurang karena tidak adanya perencanaan bahasa yang matang dan kedudukan bahasa Using di masyarakat masih kalah dengan bahasa Jawa walaupun sebagian besar masyarakat Banyuwangi mengakui adanya bahasa Using sebagai bahasa khas di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, anak-anak yang diajarkan bahasa Using juga tetap tidak bisa menggunakan bahasa Using karena ketidakjelasan pembinaan pemakai bahasa Using itu sendiri. Hal ini malah memunculkan tanggapan generasi muda yang semakin menganggap bahwa bahasa Using sulit dan kurang bergengsi. Bagaimana tidak, guru sebagai agen pembinaan pemakai bahasa saja kesulitan dan bingung untuk mengajarkan bahasa Using. Kondisi ini sekiranya tidak akan terjadi bila tidak ada kesemrawutan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan bahasa yang matang.

 

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan martabat Blambangan dengan menggerakkan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi menggunakan bahasa Using tidak berhasil. Hal ini disebabkan tidak dilibatkannya ahli bahasa atau linguis dalam membuat kodifikasi bahasa Using maupun perencanaan dan pengembangan bahasa Using itu sendiri. Kondisi tersebut membuat upaya yang dilakukan pun hanya sebatas pendokumentasian dan perencanaan statusnya saja tanpa adanya kematangan dan terkesan tergesa-gesa. Dapat dikatakan pula bahwa perencanaan dan pengembangan bahasa Using yang tidak matang tersebut malah membuat keberterimaan di masyarakat menjadi berkurang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat Banyuwangi yang menggunakan bahasa Jawa atau lebih nyaman menggunakan bahasa Jawa. Kedudukan bahasa Using pun sekiranya berada di bawah bahasa Jawa.

Penerimaan bahasa Using yang kurang baik pada masyarakat Banyuwangi menandakan diperlukannya upaya perencanaan dan pengembangan bahasa Using ulang dengan memerhatikan berbagai aspek yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Antariksawan Jusuf (2014: 210) yang mengemukakan bahwa “Kalau ada argumentasi bahwa Perda yang menjadikan Bahasa Using sudah ketinggalan zaman, mari kita bikin usulan, diseminarkan, panggil semua stake-holder bahasa Using, Dewan Kesenian Blambangan, anggota masyarakat, seniman, budayawan, LSM bahasa, anggota DPR sehingga muncul kesepakatan baru yang dianggap lebih cocok asal tidak mensubversi aturan baku yang sudah disepakati bersama”. Selain itu, sekiranya pemakaian bahasa Using jangan hanya difokuskan ke dalam bidang pendidikan saja. Beberapa aspek lain juga dibutuhkan agar pembinaan pemakai bahasa menjadi lebih efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian Suparman (dalam Lauder, 1998: 270) yang berusaha mencari keterkaitan beberapa indikator sosial dengan indikator tingkat kemampuan berbahasa. Ada lima indikator yang diteliti, yaitu faktor kesehatan, sarana lingkungan, ekonomi, demografi, dan pendidikan. Hasilnya, kemampuan berbahasa dipengaruhi secara langsung oleh faktor pendidikan, sarana lingkungan, dan kesehatan. Indikator ini sekiranya bisa dijadikan patokan untuk mengarahkan masyarakat Banyuwangi memakai bahasa Using itu sendiri.

 

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Winarsih Partaningrat. 1995. Babad Blambangan. Yogyakarta: Ecole Francaise d’Extreme-Orient bekerja sama dengan Yayasan Bentang Budaya.

Arps, Bernard. 2010. “Terwujudnya Bahasa Using di Banyuwangi dan Peranan Media Elektronik di Dalamnya (Selayang Pandang, 1970-2009)”, dalam Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru hlm. 225-248.

Badan Pusat Statistik. 2014. Banyuwangi Dalam Angka 2014. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.

Budiono, Satwiko. 2015. Variasi Bahasa di Kabupaten Banyuwangi: Penelitian Dialektologi. Skripsi: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Herusantosa, Suparman. 1987. Bahasa Using di Kabupaten Banyuwangi. Disertasi: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Holmes, Janet. 2008. An Introduction to Sociolinguistics. London: Longman Group.

Moeliono, Anton M. 1985. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tentang Pembelajaran Bahasa Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000: Risalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Singodimayan, Hasnan, Hasan Basri, dan Antariksawan Jusuf. 2014. Mata tentang Banyuwangi. Denpasar: Pustaka Larasan.

Soetoko, dkk. 1981. Geografi Dialek Banyuwangi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wedhawati, dkk. 2006. Tata Bahasa Jawa Mutakhir (Edisi Revisi). Yogyakarta: Kanisius.

__________. 2008. Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

 

(Makalah ini telah diprosidingkan dan diseminarkan pada Seminar Nasional Bahasa Ibu (SNBI IX) di Universitas Udayana, Bali)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 22, 2016 by in Linguistik, Makalah.
%d bloggers like this: